Bandung BEDAnews.com
Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat akan memediasi tuntutan para kepala sekolah SMU SMK sejawa Barat yang menuntut agar Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang telah ditetapkan dalam pergub Jabar sebesar Rp. 370 ribu untuk segera diselesaikan.
Hal ini disampaikan Pimpinan Komsi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang menerima aspirasi dari forum kepala sekolah swasta (FKSS) SMU/SMK se-jawa barat di ruang banmus DPRD Jawa Barat. Jl Diponegoro 27 Kota Bandung Rabu (21/11).
“Yang diperjuangkan Komisi V ini sisanya yang harus segera dibayarkan agar tidak menimbulkan persoalan yang baru,” ujar Ketua Komisi V DPRD Jabar Syamsul Bachri, SH.,MBA kepada wartawan usai menerima FKSS.
Lebih lanjut diukatakannya. Aspirasi dari FKSS ini sangat wajar untuk menuntut hak anggaran dari BPMU. Pasalnya, setiap sekolah tentu sudah merencanakan dan mengelola anggaran setiap tahunnya. Dari BPMU yang berdasarkan Pergubnya sebesar 370 ribu.
Anggaran BPMU yang baru direalisasikan sebesar 24 ribu untuk semester II. Sedangkan, untuk operasional pendidikan di sekolah swasta memerlukan anggaran sebesar 250 hingga 370 ribu persiswa persemesternya.
Adanya persoalan ini dnilai Sekretaris komisi V, sangat tidak adil bagi sekolah swasta. Sebab, dalam APBD Perubahannya sudah ditetapkan besaran anggaran BPMUnya. Saya tidak rela, sekolah swasta ini kan sudah banyak kontribusinya kepada dunia pendidikan di Jabar, tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak adil.
Sementara Koordinator FKSS Provinsi Jawa Barat, yang juga kepala Sekolah SMA YAS Bandung Drs. Usman, M.Si mengungkapkan, pihaknya menuntut agar BPMU untuk segera dicairkan. Karena BPMU tersebut sudah masuk Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) setiap tahun. Tetapi tiba-tiba ada kabar tidak ada anggarannya, padahal BPMU ini sebagai sumber anggaran sekolah swasta. Dari 370 ribu yang dianggarkan dalam pergub nominalnya baru dibayarkan sebesar 24 ribu persiswa per semester. Padahal kebutuhannya sebesar 250 ribu atau 350 disesuaikan dengan kabupaten kota, bahkan seharusnya sudah cair per Oktober.
“Tetapi hingga kini belum ada kejelasan apapun, langkah kami tidak ujug-ujug demo langsung ke dewan. sebelumnya ada pergerakan yang kami perjuangkan,” kata Usman.@
