Bandung.BEDAnews.com.
Sampai saat ini hasil hasil pengeloaan aset yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat masih belum jelas, padahal Pemprov DKI Jakarta selama Januari-September 2018 saja hasilnya mencapai Rp 143 miliar. Lalu mana hasilnya Jawa Barat !
Demikian dikatakan Ketua Panitya Khusus IV DPRD Provinsi Jawa Barat Drs. Daddy Rohanady yang membahas raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Barat kepada wartawan. Minggu (21/10).
“Selama Januari-September 2018 saja hasil Pengelolaan Aset Daerah (DPAD) DKI Jakarta mencapai Rp 143 miliar. Angka tersebut disampaikan oleh Dinas Pengelolaan Aset Daerah (DPAD) DKI Jakarta.” Ujarnya.
Di DKI memang dipisahkan antara dinas yang mengurusi aset dan dinas yang mengurusi keuangan. Ini berbeda dengan Jawa barat yang menjadikan kedua bidang yang beririsan tersebut di bawah satu lembaga, yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Jawa Barat maupun Jawa Tengah belum memfokuskan diri hanya pada sisi PAD. Hal ini dikarenakan kedua provinsi tersebut masih berusaha untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.
“Kami paham masalah tersebut. Hanya saja, seandainya pengelolaan barang milik daerah oleh BPKAD itu bisa pula dihasilkan PAD, kenapa tidak dilakukan? Bukankah selama ini ada gap yang menganga begitu besar antara pos pendapatan dengan pos belanja di Jabar? paparnya.”@
