BANDUNG, BEDAnews.com – Reformasi birokrasi kini tak lagi sekedar tuntutan, tapi sudah merupakan sebuah kebutuhan Bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Untuk itu, Pemkot Bandug kini tengah merancang roadmap Reformasi Birokrasi Kota Bandung Tahun 2019-2023.
Plh Sekretaris Daerah Kota Bandung, Evi S. Shaleha menyebutkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bertepatan dengan penyusunan roadmap reformasi birokrasi 2019 – 2023.
“Ini menjadi suatu keharusan setiap pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi,” ujar Evi S. Shaleha saat Rapat Pembahasan Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Kota Bandung Tahun 2019-2023, di Hotel Grandia Jalan Cihampelas, Rabu (17/10/2018).
Menurut Evi, melalui roadmap ini, Pemkot Bandung memiliki petunjuk arah reformasi birokrasi. Sehingga ia berharap, tim penyusun bisa melaksanakan tugasnya dengan tepat dan cepat. “Sudah ada tim. Kita bersama-sama menyusun dan menjadikannya panduan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lima tahun ke depan,” ujar Evi.
Reformasi birokrasi juga tak lepas dengan kinerja birokrasi pemerintahan yang seirng disebut SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Saat ini, Kota Bandung merupakan satu- satunya daerah yang yang memperoleh nilai A di Jawa Barat. Maka untuk mempertahankan nilai tersebut perlunya kerjasama dan memiliki keahlian maupun kompetensi yang baik.
“SAKIP tentu saja kita akan terus mengevaluasinya. Kualitas pelaksanaannya harus terus ditingkatkan. Setiap poin hasil evaluasi yang masih kurang, harus jadi perhatian. Jika bagus harus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi,” pinta Evi. (BD)
