BANDUNG, BEDAnews
Wacana pendidikan gratis sampai sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), itu merupakan keputusan pemerintahan bukan hanya keputusan Gubernur, dan itu sangat bisa terjadi kalau kita memang sudah punya pola hubungan koordinatif dengan kabupaten kota.
Demikian dikatakan H. Ricky Kurniawan, Lc. saat ditemui Bedanews.com di ruang fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar, Jln. Diponegoro Bandung, Rabu (27/2) usai menerima kunjungan anggota DPRD Bengkulu.
“Kalau mereka bersepakat untuk SMA itu ditanggulangi oleh provinsi, itu bisa saja terjadi, atau bisa saja kalau kita berkehendak atau berkeputusan SD, SMP dan SMA kita tanggulangi, dalam pengertiam kita ikut mengpush dari APBD. Hanya bagi saya, hal ini yang sangat bisa terjadi, tetapi sekali lagi ini merupakan keputusan pemerintahan bukan keputusan gubernur, kalau DPRD tidak setuju tidak akan jadi keputusan,” tegas Ricky.
Itu sebenarnya sudah dari dulu disampaikan, namun pas pemilihan Gubernur kemudian ada keputusan MK tentang RSBI, yang membuat kita harus meninjau kembali pola-pola keuangan untuk pendidikan tingkat SMTA, ini momentum sebenarnya dan sangat bias, tegasnya. (hermanto)











