Bandung Bedanews.Com
Tingkat kehadiran anggota DPRD Jawa Barat dalam setiap sidang paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, selama ini tidak pernah mencapai angka kehadiran hingga 100 Persen, tetapi ada yang berbeda dengan ketidak hadiran angota dewan pada sidang paripurna pada hari, Jumat (4/5).
Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat dengan agenda penyampaian nota pengantar gubernur Jabar perihal 3 rancangan peraturan daerah (raperda) provinsi jawa barat itu, harus molor dan ditunda hingga sekitar 1 jam dari jadwal yang tertera dalam undangan jam 14.00 hingga baru dimulai sekitar jam 15.00.
Sidang yang dipimpin wakil Ketua DPRD jabar Abdul Haris Bobihoe itu, pada saat sesuai jadwal baru dihadiri sekitar 21 orang dari seharusnya 100 orang anggota Dewan. Hingga sidangpun harus diskors hingga 2 kali, karena sidang belum quorum, bahkan pimpinan sidangpun harus meminta kesepakatan kepada floor untuk bisa melanjutkan sidang.
Sidang yang sempat diinterupsi oleh salah seorang peserta itu mengungkapkan alasan rekan-rekannya tidak hadir, sebagai bentuk protes atas ketidakhadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada saat sidang Paripurna pada Rabu malam(2/5), padahal agenda sidang terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2017 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ) 2013 – 2018. Dewan menyesalkan OPD banyak yang tidak hadir.@h
