CIAMIS, BEDAnews.com – Program pemerintah berupa Program Keluarga Harapan (PKH) untuk keluarga pra sejahtera atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang diharapkan bisa menata kehidupan ke arah lebih sejahtera, disinyalir dimanfaatkan oknum untuk keuntungan pribadinya.
Salah seorang Ketua Kelompok PKH Kecamatan Panumbangan, “J” saat di konfirmasi BEDAnews.com via phonesell (/4/2018), membenarkan dirinya telah mengutil Rp. 50 ribu hingga Rp. 100 ribu per anggota PKM. “Saya meminta uang untuk adminstrasi seperti untuk photocopy, materai, ongkos ojek, beli buku, bikin surat kuasa, dan keperluan lainnya, karena banyak keperluan” kilahnya.
Dirinya mengaku, 31 anggotanya dikutil atas inisiatifnya, tanpa ada arahan petugas pendamping PKH. “Anggota tidak tahu apa-apa, hanya tahu pencairan dan oleh saya di telepon bila saat pencairan tiba. Beli pulsanya kan pakai apa?” ujar JJ.
Uang itu lanjutnya, digunakan untuk segala keperluan dimana prakteknya diawali musyawarah tanpa notulen yang katanya anggota mungkin meridoi. Semua ketua kelompok PKH melakukan hal yang tidak jauh berbeda (mengutil.Red), ungkapnya.
“Per PKM jumlahnya hanya ratusan Ribu Rupiah, namun bila diakumulatifkan jumlahnya bisa milyaran. Dan kejadian tersebut diluar sepengetahuan pendamping,” jelas Kasi Perlindungan Dan Jaminan Sosial Ciamis, Ace Hidayat yang didampingi Pendamping PKH Kecamatan Panumbangan, Yati Nurhayati di Kantor Dinsos Ciamis Kamis (5/5/2018).
Pengkoordiniran memang dianggap memudahkan, untuk itu kedepan akan di arahkan jika kelompok membutuhkan pendanaan semisal materai, besarannya disesuaikan saja dengan realita, jangan terlalu melambung begitu, jelas Ace.
Sementara, Yati yang sudah 7 tahun jadi pendamping PKH, dengan tegas membantah dirinya mengutil, hingga berani diklarifikasi ke lapangan. PKM sudah diwanti-wanti agar uang digunakan untuk komponen yang ada di unsur kebutuhan PKH.
“Saya mah memproteknya hingga uang sampai ke KPM. Penggunaannya sesuai ketentuan seperti membeli susu, keperluan sekolah anak. Saya tidak mau ambil resiko dan tidak mengkoordinir, mengarahkan dan mengkondisikan hal itu. Kalau sudah diterima KPMnya ya udah,” jelas Yati. (abraham)
