Banjarmasin, BEDAnews.com
Isu yang mencuat pada persidangan perdana di PN Tipikor Kalsel terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi pada Pembangunan SMK Alhidayah Haruyan Kabupaten Hulu sungai Tengah (HST) Provinsi Kalsel (Kalimantan Selatan), mengenai adanya Nota sakti Bupati untuk memuluskan alokasi dana pembangunannya , dibantah dengan tegas oleh Mantan Bupati HST Harun Nurassyid yang saat itu sebagai kepala Daerah periode 2010-2015.
Mantan Bupati HST (Harun) didampingi oleh Mantan angota DPRD HST dari Partai PAN, Subhan Saputra yang merupakan anggota Banggar Pada DPRD HST ketika dikonfirmasi di Banjarmasin (3/1/2018) oleh awak media menerangkan, saat pembahasan anggaran, Badan Anggaran (Banggar) Dewan menolak keinginan yang diajukan Yayasan Atthin agar dihibahkan anggaran dari dana hibah keuangan setda untuk pembangunan gedung SMK senilai Rp 1,7 Miliar, karena dianggap tidak sesuai prosedur dan peraturan, tetapi karena pembangunan dianggap perlu dan merupakan program pemerintah untuk meyiapkan tenaga siap pakai dan untuk mengurangi pengangguran, maka dinas pendidikan mengambil kebijakan agar pembangunan SMK Alhidayah tetap dilaksanakan dengan menggunakan dana Belanja Modal SKPD Dinas Pendidikan. Dengan pemindahan pos dana tersebut akhirnya Banggar menyetujui untuk dimasukan sebagai RAPB.
“Makanya pada Audit BPKRI tahun 2014 Rp 5,23 Milyar untuk Bansos, tidak termasuk untuk yayasan Atthin,” kata Harun
Dijelaskannya, setelah RAPBD disyahkan oleh DPRD HST, dikirimkan kepada gubernur untuk dievaluasi. Hasil evaluasi selesai setelah 1 minggu dengan sedikit peubahan dan penyesuaian pada beberapa bagian, kemudian dikembalikan yang akhirnya disahkan menjadi APBD.
“Menurut saya sangat jelas sekali ,Mekanisme anggaran sudah melalui proses yang betul, Tidak ada surat sakti ,Saaya bertindak sesuai SOP dan hanya memberikan disposisi setuju karena alasan dari dinas pendidikan boleh dan dibutuhkan Masyarakat.” tegas Harun.
Serupa disampaikan oleh anggota Banggar Dewan, Subhan Saputra , tentang penolakan dewan atas permintaan Hibah oleh yayasan Attin kepada Dinas Pendidikan dan agar Pagu anggaran tetap pada SKPD Dinas Pendidikan.
Terkait adanya kerugian keuangan Negara dari hasil audit BPKP tahun 2017 dengan total Rp 1,7 M atas Pembangunan SMK Haruyan, dibeberkan oleh Harun. “Sebelum BPKP melakukan audit pada tahun 2017 kami sudah 2 Kali diaudit oleh BPKRI ,yang pertama pada tahun 2014 karena adanya salah perhitungan senilai lima puluh enam juta rupiah diintruksikan agar dikembalikan dan itu sudah clear, kemudian pada tahun 2015 sudah tidak ada masalah,” tegasnya.
Lanjutnya, membaca kesimpulan audit BPKP tersebut terasa sangat janggal, disebutkan terjadi kerugian keuangan Negara Rp 1,7 M dikarenakan tanah dan gedung dikuasai oleh yayasan Atthin dan tidak bermanfaat bagi Pemerintah Daerah .”Ini tidak sesuai dengan kondisi yang ada, baik tanah maupun gedung sudah dihibahkan kepada Pemerintah daerah dan yang terpenting SMK Haruyan merupakan salah satu sekolah yang dapat dibanggakan oleh Kabupaten HST karena prestasinya dan para alumni yang sudah banyak bekerja pada perusahaan–perusahan besar,“ imbuhnya.
Harun Nurrasyid juga menghimbau kepada dewan guru, siswa ,orang tua ataupun wali murid SMK Alhidayah Haruyan ,agar tetap tenang, jangan termakan isu yang tidak bertanggung jawab yang mengatakan Sekolah akan ditutup dan Alumni tidak diakui ijazahnya.
“Kepada Siswa yang sebentar lagi akan melaksanakan ujian agar tetap fokus dan konsentrasi agar lulus dengan hasil yang bagus,“ pesanya .(MN) Teks foto Mantan Bupati HST dan Anggota Banggar DPRD.
