Bandung. BEDAnews.com
Fungsionaris Partai Golkar Jawa Barat yang duduk sebagai Ketua DPD KNPI Jabar. DR. Siti Aisyah menilai recana pelaksanaan musda KNPI pada akhir Desember 2018 dinilai terlalu dipaksakan dan tidak rekonsiliatif.
Hal ini dikatakan Siti kepada kepada wartawan, di Bandung dikatakan, dirinya menolak untuk turut serta Musda. Karena merasa banyak persoalan prinsipil yang justru belum selesai dikomunikasikan.
Ketua Komisi IV DPRD Jabar ini mengungkapkan, Seharusnya mediator bisa terlebih dahulu mendengar pendapat dari para pihak. Lantas mencari jalan tengah sebagai solusi terbaik. Bukan justru memaksakan kehendak untuk melaksanakan musda meski tidak menyentuh hal-hal yang substantive.
"Saya ingin musda rekonsiliasi betul-betul berangkat dengan semangat kebersamaan. Untuk bisa mencapai itu, para pihak harus terlebih dahulu memutuskan hal-hal prinsip yang selama ini menjadi penyebab konflik.”Ujarnya.
Untuk bisa melaksanakan rekonsiliasi seperti yang diamanatkan oleh gubernur Jabar, dan Kepala Dispora, orang yang mewakili harus terlebih dahulu memahami sebab konflik dan duduk permasalahan.
Siti melihat akan adil jika musda rekonsiliasi sama-sama dilaksanakan di tengah masa kepengurusan. Saat ini, masa jabatan DPD KNPI yang dipimpinnya berlaku sampai 2019, sementara periode kepemimpinan Saca Suhendi sudah habis sejak beberapa bulan lalu.
“Sekarang, mereka memang harus musda, sudah habis waktunya. Kemudian saya dipaksa harus ikut, kan tidak adil itu namanya," jelas Siti.
Siti menyampaikan bahwa pihaknya yang terlebih dahulu menawarkan opsi musda rekonsiliasi beberapa bulan yang lalu. tapi ditolak. Sekarang justru ingin musda karena masa kepengurusan mereka sudah habis," papar Siti.
Saya ingin musda rekonsiliasi betul-betul berangkat dengan semangat kebersamaan. Untuk bisa mencapai itu, para pihak harus terlebih dahulu memutuskan hal-hal prinsip yang selama ini menjadi penyebab konflik.@nt
