• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Kamis, November 12, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป Dewan Jabar Minta PT. BIJB Evaluasi Banjir Akibat Tidak Ada Serapan Air

Dewan Jabar Minta PT. BIJB Evaluasi Banjir Akibat Tidak Ada Serapan Air

Asep Budi by Asep Budi
5 Desember 2017
in Tak Berkategori
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

 Bandung. BEDAnews.com

Pembangunan bandara international jawa barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati kabupaten Majalengka meskipun penggunaannya belum dimulai tetapi ekses negatifnya kini mulai dirasakan oleh warga sekitarnya, beberapa desa di dua kecamatan Kertajati dan Kecamatan jati tujuh, mulai mengalami banjir air cileuncang akibat tidak adanya saluran serapan ataupun buangan air dari pembangunan runaway bandara serta pembangunan jalan told an non tol akses ke BIJB.

Asep salah seorang warga Kertajati melalui telepon kepada BEDAnews menyatakan, Ekses pembangunan fisik runaway BIJB yang tidak ada serapan air buangan akibat hujan  dan  akibat penimbunan jalan Tol dan Non Tol menuju BIJB mulai dikerjakan, sehingga pada saat hujun kemarin, air hujan yang biasa langsung dapat mengalir ke sungai Cimanuk terhambat. Dengan tersumbatnya aliran air hujan menuju sungai berdampak ratusan petak sawah dan rumah warga mengalami banjir. 

Hal ini juga dibenarkan anggota Komisi I DPRD provinsi Jawa Barat H.M. Iqbal. MI kepada BEDAnews, ketika ditemui di ruang kerjanya. Fraksi Nasdem Hanura DPRD Prov jabar. Senin.

BeritaTerkait

TNI Ajak Masyarakat Jadi Garda Terdepan Cegah Karhutla

11 November 2026

Doa Bersama Indonesia Raya, Menag Nasaruddin Umar Ajak Tokoh Lintas Agama Rawat Keberagaman

11 November 2026

Dikatakan Mantan Wakil Bupati Majalengka  yang jadi wakil masyarakat Majalengka di DPRD Jawa Barat ini,  Pihaknya menerima pengaduan dari warga di kecamatan  Jatitujuh dan Kecamatan Kertajati yang mengalami kebanjiran, akibat pembangunan Bandara BIJB,

Masyarakat meminta pemerintah dan pihak PT.BIJB untuk bertanggungjawab untuk mengatasi ekses negatif pembangunan yang terjadi,  

Dikatakan Iqbal, hal ini cukup wajar, mengingat sebelum ada pembangunan BIJB, warga setempat tidak pernah mengalami kebanjiran.

“Aspirasi dari warga tersebut, akan kita bawa ke DPRD Jabar untuk ditindak lanjuti, masyarakat meminta agar DPRD memanggil PT.  BIJB sehubungan dengan ekses pembangunan BIJB, tetapi urusan masalah pembangunan merupakan kewenangan Komisi IV dan Dinas Bina Marga Penataan Ruang Prov jabar. Mereka menyampaikan hal ini kepada saya  sebagai wakil mereka di DPRD Jawa Barat. Kita sampaikan !” Ujar Iqbal.

Ekses pembangunannya sekarang mulai terasa, padahal bandaranya belum juga dipakai, ini memang agak sulit juga, saluran yang semula ada sekarang mau dikemanakan ? kampung-kampung letaknya lebih rendah dari bandara ya otomatislah kebanjiran, Bantarjati yang terletal dipinggir jalan raya. Jati barang-Kadipaten.

Komisi I melihat permasalahan dari sisi pelaksana organisasinya, sekarang kalau berbicara.infrastruktur yang dibuat sekarang baik jalan tol maupun non tol termasuk terminal bandara,  apa sudah memikirkan jauh sebelunya tentang pembuangan air manakala musim hujan seperti sekarang ini, karena di sana kan  merupakan dataran rendah.

Sehingga karena pemukiman dan pesawahan ada dibawah bandara ya otomatis banjir tak terhindarkan.

Ini bukan masalah dikaji ulangnya, tetapi harus dievaluasi, untuk mencarikan solusi ke depan supaya tidak merugikan masyarakat yang ada disekelilingnya.

“Sekarang baru berdampak, ke bantarjati, kertajati, bayawak  kesananya jatitujuh belum lagi nanti yang lainnya hingga ke perbatasan Sumedang, saat ini pinggir  jalan raya Jtibarang – kadipaten sudah berdampak.  

Karena sekarang areal yang tidak ada serapan sekitar 1000 ha dari nantinya yang akan mencapai 1800 ha. Otomatis kalau daerah serapan tidak ada,  air akan melimpah. Nah pembuangan air inilah yang haris diperhatikan, di evaluasi,  supaya tidak terjadi banjir. Kejadian banjir ini harus jadi bahan evaluasi untuk BIJB. “@hermanto   

Previous Post

Dprd Jabar Usulkan 4 Raperda Prakarsa Di Tahun 2018

Next Post

Dewan Nilai Pemeliharaan Gedung Hingga Rp. 14 M, Pemborosan !

Related Posts

TNI-POLRI

TNI Ajak Masyarakat Jadi Garda Terdepan Cegah Karhutla

11 November 2026
News

Doa Bersama Indonesia Raya, Menag Nasaruddin Umar Ajak Tokoh Lintas Agama Rawat Keberagaman

11 November 2026
TNI-POLRI

Intensifkan Pencegahan Bencana, Pasis Diklapa II TNI AD Gelar Penyuluhan Karhutla di Kalimantan Tengah

11 November 2026
TNI-POLRI

Teladani Semangat Pejuang Bangsa, Komandan Lanud Sjamsudin Noor Hadiri Upacara Hari Pahlawan 2026 di Kalsel

11 November 2026
TNI-POLRI

Cegah Karhutla, Pasis Diklapa TNI AD Edukasi Pelajar dan Masyarakat di Kalimantan Selatan

11 November 2026
Ragam

Rp865,6 Juta Dana Revitalisasi SDN 3 Hampatung Disorot, Kepsek Akui Tunjuk Pihak Ketiga: Ke Mana Mekanisme Swakelola?

11 November 2026
Next Post

Dewan Nilai Pemeliharaan Gedung Hingga Rp. 14 M, Pemborosan !

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021