Bandung BEDAnews.com
Masalah pembatalan Perdaturan daerah no 11 tahun 1992 tentang Penataan tanah bekas Perkebunan Jatinangor di kab. DT II Sumedang hanya oleh sebuah Keputusan Gubernur (kepGub) No. 593/Kep.909-PBD/2016. Dinilai menjadi permasalahan yang semakin serius dengan adanya ajuan raperda untuk pencabutan perda no 11 tahun 1992 tersebut oleh Gubenur/ekselkutif pada propemperda tahun 2018.
Pernyataan ini diungkapkan anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat M. Iqbal MI, kepada BEDAnews diruang kerjanya di Fraksi Partai Nasdem Hanura DPRD Provinsi Jawa Barat Jl. Diponeghoro 27 Bandung, Senin.
Dikatakan Pemprov jabar berusaha untuk cuci tangan atas permasalahan tersebut dengan telah mengajukan usulan raperda pencabutan perda no 11 tahun 1992 tersebut untuk propemperda tahun 2018 pada 18 Oktober lalu.
Meraka saat ini buru-buru mengajukan raperda pencabutan perda 11 th 1992 ke dewan, bisa-bisa nanti dewan akan dipersalahkan karena mencabut perda yang telah dibatalkan secara bertentangan dengan perundang-undangan hanya oleh SK Gubernur ..
“Gubernur seperti mau cuci tangan, Bisa-bisa nanti kita yang disalahkan, kalau besok atau lusa ada tuntutan dari UNWIM kenapa itu dicabut, yang sebenarnya kalau UNWIM memPTUNkan masalah ini Pemprov akan kalah.!”ujarnya.
Menindak lanjuti hal ini Dewan akan memanggil biro Hukum dan Biro Asset (DPPKAD) Provinsi Jawa Barat, sebelum usulan rancangan peraturan daerah pencabutan perda itu dibahas untuk masuk program pembuatan Perda Jawa barat tahun 2018.
“Karena mereka yayasannya ada dilingkungan pemprov mereka maunya, dewan memfasilitasi. Kita akan menindak lanjuti dengan memanggil biro hokum kemudian biro asset, seblum usulan perda itu dibahas.” Tegasnya.
Mantan Wakil Bupati Majalengka ini juga mengungkapkan ikhwal tanah yang dipermasalahkan itu merupakan hibah tanah pangeran yang di amanahkan untuk mendirikan sekolah tani, status tanah yang merupakan hasil wakaf tanah pangeran seluas 4 bau sekarang dikatakan jadi asset provinsi menjadi 7 ha, ini pun kita akan minta penjelasan kepada mereka, kemudian dari total 15 ha, 8 ha merupakan sawah SPP SPMA.
Lebih lanjut dikatakannya, atas dasar yang dipakai ITB itu, saat ini kompensasinya tidak jelas, harapan mereka sekalipun belum ada penggantinya, tetapi apabila dari segi aspek legalitas akuntansi hanya BOT, sebagai sebuah Perguruan Tinggi mereka akan sulit berkembang dan kalau sifatnya bot hanya 30 tahun nanti kalau Pemprov perlu dan diambil lagi mereka tidak bisa apa-apa. Masa harus mengorbankana anak didik. Tetapi Apabila ini sudah dihibahkan menjadi milik yayasan unwim maka mereka akan leluasa dalam mengembangkan diri.
“Sebagai sebuah Perguruan Tinggi Unwim sudah sangat baik dibawah pemprov jabar, tetapi kenapa begitu mudahnya Perda no 11 tahuin 1992 itu, dikalahkan oleh SK gubernur.”pungkas Ikbal yang mantan Wabup Majalengka ini menyesalkan.@2017
