Ciamis,BEDAnews.com
Kasi Investigasi LSM Lekrasseering R-I, Hardedi Suharto kepada Bedanews.com usai menemui Dirut PDAM Ciamis, senin (13/11/2017) mengatakan PDAM Tirta Galuh sekitar setahun mengoprasionalkan Instalasi Air Cisaga tanpa mengantongi Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) dari Kementrian PUPR dan diduga merugikan keuangan negara lantaran mengemplang pajak. “Pembangunan prasarana pengairan termasuk didalamnya PDAM ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang diutamakan untuk kepentingan keperluan air bersih, meskipun semua pembangunan oleh pemerintah ditujukan untuk masyarakat tetapi peroses regulasi harus ditempuh tidak bisa dilangkahi begitu saja dan harus sesuai dengan ptrosedur yang berlaku” kata Hardedi.
Perizinan penting sekali kalau sudah dikantongi ada kontribusi yang merupakan hak negara dari sektor pajak RP 155,29 per M3 berdasar Kepmen PUPR No 26/KPTM/ M/2017 biaya jasa pengelolaan sumberdaya air Rp 122,29 per M3, dan Kepmen PUPR No 15/PRP/M/2017 sebesar Rp 33 per M3. “Kita harus kroscek kembali Permen tersebut karena kata PDAM pajak ditentukan oleh Perda. Jadi bila tidak dibayarkan maka sudah menimbulkan kerugian keuangan negara (ngemplang pajak dari sekian jumlah pelanggan dikali pemakaian kubikasi air sesuai meter air dikali lebih kurang setahun)” katanya.
Walupun air milik Allah Swt namun ini negara hukum berarti air salah satu aset negara, walahu-alam dengan keterangan Dirut secara lisan sudah ditempuh cuman kami menilai pun menduga janggal seharusnya perizinan tidak boleh berlarut karena ada hak dan kewajiban, izin Kementrian tidak segera dikeluarkan mungkin ada sesuatu kewajiban yang belum terpenuhi. Seharusnya ketika beroprasional mengantongi izin dan balance dibayarkan retribusi dari sektor pengambilan air,restoran dan warung nasi ada pajaknya apalagi ini BUMD, ada Perbup kewajiban PDAM membayar pajak dari pemamanfaatan air “sekarang belum jelas berapa kubikasi yang manfaatnya diterima dan dibayar pelanggan kepada PDAM, namun disisi lain PDAM belum ada masuk kontribusi kepada pemda karena keluar konrtibusi setelah ada SIPA”ujarnya. Selanjutnya Lekraseering akan ke BBWS Citanduy mendorong SIPA dikeluarkan lantaran dianggap kepanjangan tangan Kementraian.
Sementara itu, Dirut PDAM Tirta Galuh, Cece didampingi 2 setafnya saat menerima Lekraseering mengatakan SIPA sedang ditempuh namun hingga kini belum dikantongi. Terkait merugikan keuangan negara Dirut mengatakan jangan ada tudingan sejauh itu dimana nanti akan dibayar ketika SIPA sudah keluar, “Pembangunan Instalasi sudah beres dibiayai pemerintah. Salah juga jika tidak segera dimanfaatkan, nanti rusak dan mubadzir, tentunya lebih bermanfaat serta maslahat dioprasionalkan dimana kini masyarakat sudah merasakan manfaatnya” kata Cece.
Pada kesempatan itu Dirut meminta jangan menyalahkan pihaknya lantaran SIPA sudah ditempuh, dan dimohon pihak Lekraseering untuk bisa membantu agar SIPA segera bisa dikeluarkan Kemenpera. (abraham)
