Bandung BEDAnews.com
Sidang paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang berlangsung di Ruang sidang Parpurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Jl. Diponegoro 27 Bandung, menerima penyampaian nota pengantar usulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan perubahan atas 8 peraturan daerah Provinsi Jawa Barat.
Sidang yang dipimpin wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Haris Bobihoe itu mendengarkan penyampaian nota usulan yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat.
Dalam paparannya Gubernur, mengatakan 8 Raperda yang diusulkan masing-masing Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Jabar Nom4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi, Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Raperda Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jabar Tahun 2017-2037, Raperda tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemprov.Jabar pada PT BIJB, Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemprov. Jabar pada PT Jasa Sarana.
Usulan terakhir adalah Raperda tentang Penyertaan Modal Pemprov. Jabar Kepada PT. Properti Wisata Jabar.
Hampir semua raperda usulan merupakan bidang garapan komisi III, kecuali raperda Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi, Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang menjadi garapan Komisi I.
Dewan menindaklanjuti usulan dengan membentuk pansus yang diketuai oleh Dr. Hj. Iemas Masithoh, SH yang juga merupakan Ketua Fraksi PKB DPRD jabar.@2017
