Bandung BEDAnews.com
DPRD Provinsi Jawa Barat berharap Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat Tahun 2018 yang telah ditetapkan gubernur jabar diminta tidak disalahgunakan oleh pihak terkait dalam menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Demikian kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat H. Yomanius Untung, S.Pd. di Bandung
"UMP ini tidak bisa dipukul rata untuk penentuan UMK. Saya bukan khawatir disalahgunakan, tapi UMP 2016 dianggap rata-rata. padahal UMK itu implementasinya di tiap daerah berbeda-beda," ujarnya.
Dikatakan, dari sisi prosedur sesungguhnya UMP tidak banyak bermakna karena penentuan hakekat upah buruh legitimasinya ada di kabupaten/kota yakni upah minimum kabupaten/kota.
"UMP itu sebagai penghitung kasar, karena ini untuk tingkat provinsi maka harus hati-hati menghitung keberlakukannya, apakah itu cocok untuk daerah yang biaya hidupnya lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya," kata dia.
