Jakarta, BEDAnews.com
Fredrich Yunadi pengacara senior sekaligus Pakar Hukum Pidana menilai, KPK melalui juru bicaranya Febri Diansyah dan ICW telah melakukan penyimpangan pemahaman hukum. “KPK selalu mengklaim instansinya adalah lex specialis derogat legi generali, sehingga segala tindakan KPK yang dilakukan bisa mengabaikan satu – satunya hukum acara pidana (KUHAP) sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981,” katanya kepada wartawan melalui siaran pers, Rabu (4/10).
Fredrich menginginkan agar masyarakat sedikit mengetahui tentang hukum, seperti yang ada pada pasal 38 UU No 30/2002 tentang KPK:
Pasal 38
(1) Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
