Garut BEDAnews.com
Berkaitan dengan pelaksanaan alih kelola SMA/SMK oleh pemerintah provinsi pada awal Januari lalu. Serta dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat beserta Komisi V menggelar Hearing Dialog di SMA Negeri 1 Garut.
Dalam Hearing Dialog tersebut, Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos. MM itu. Menyatakan . Komunikasi yang baik antar instansi pemerintah kabupaten kota maupun SMA/SMK yang ada di Jabar sangat penting. Mengingat alih kelola tersebut memerlukan penyesuaian. Berbagai persoalan masih sajaada diberbagai sektor, terlebih dari sisi penganggaran. Selain itu, masalah tenaga pengajar yang belum sepenuhnya terakomodasi dengan tertib.
“Tentu anggaran untuk ini meningkat karena itu tambahan DAU untuk sejumlah PNS baru yang berasal dari Kabupaten/Kota sebanyak 28 ribu, tentu ditambah
dengan pembiayaan lain,” ujar Ineu di GOR SMAN 1 Garut, Senin (31/7)
Lebih jauh dikatakan Politisi PDI Perjuangan ini, Jabar memiliki visi misi yang harus dituntaskan, salah satu yang menjadi prioritas yakni pelaksanaan alih kelola SMA/SMK yang baru tujuh bulan berjalan. Kendati demikian, penyesuaiannya harus sudah ada tolok ukur yang dapat diambil. Berbagai persoalan harus terus dievaluasi agar dapat meminimalisasi kekurangan. Peningkatan kualitas pendidikan menjadi program penting untuk mencerdaskan masyarakat Jabar.
Sementara wakil Ketua DPRD jabar dari FPKS Haris Yuliana menyatakan, Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong agar masyarakat dapat mengenyam pendidikan yang layak. Bukan hanya fasilitas maupun infrastrukturnya saja, tenaga pengajarnya pun kita perhitungkan untuk dikelola oleh pemerintah provinsi.
“Sehingga tidak ada alasan untuk peserta didik yang tidak dapat melanjutkan sekolah. Semuanya pihak harus terlibat dan bertanggung jawab untuk kemajuan pedidikan di Jabar, sedang beban anggaran yang besar itu bagian dari konsekuensi perubahan kebijakan yang harus kita hadapi,” katanya
Sedangkan Wakil Ketua Komisi V Yomanius Untung menyatakan, alih kelola ini berdampak terhadap anggaran di provinsi, belum lagi masalah TPP tenaga pengajar yang jumlahnya tidak sedikit, padahal provinsi pun memiliki prioritas anggaran untuk sektor yang lain yang tidak kalah penting, karena itu kebijakan kab/kota yang sebelum ambil alih kelola ini telah menggratiskan biaya SMA/SMK.
“Menggratiskan biaya sekolah tapi berakibat pada penurunan mutu dan kesiapan sarana prasarana tentunya tidak kita kehendaki.” Ujar Untung@real hms
