Jakarta, BEDAnews.com
Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra menyambut baik tawaran Habib Rizieq Syihab agar dirinya membentuk forum rekonsiliasi antara GNPF MUI dengan pemerintah. Permintaan Habib Rizieq itu disampaikan melalui rekaman suara usai acara talkshow kasus Rizieq di Hotel Balairung, Matraman, Jakarta, Jumat yang lalu.
"Saya berpendapat adanya rekonsiliasi antara GNPD MUI, Habib Rizieq dan sejumlah tokoh ulama yang lain, serta para aktivis yang dituduh makar sangatlah penting bagi memperkuat kesatuan dan persatuan Bangsa. Saya berkeyakinan bahwa para tokoh itu semuanya beritikad baik untuk memajukan umat, bangsa dan negara," ujarnya usai menggelar buka puasa bersama dan santunan anak yatim yang diadakan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) di hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (21/06/2017).
Lebih lanjut, Ketua Umum PBB itu mengatakan bahwa, mereka sering berbeda pendapat dengan pemerintah adalah merupakan sesuatu yang wajar dalam berdemokrasi. Sebaliknya juga, Pemerintah kini sedang menghadai tantangan besar dalam melanjutkan pembangunam bangsa dan negara.
"Untuk menyelesaikan tantangan itu, Pemerintah memerlukan stabilitas sosial dan politik, keamanan yang kondusif serta dukungan dari seluruh komponen bangsa. Energi pemerintah harus difokuskan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan pembangunan bangsa seluruhnya, sehingga beban-beban lain dibidang politik mestinya bisa dikurangi," ucapnya.
Saya mengenal baik Habib Rizieq dan sejumlah ulama/mubaligh dan aktivis yang sekarang ini sedang menghadapi berbagai permasalahan hukum. "Terhadap permasalahan ini, saya berpendapat bahwa pemerintah seyogianya bersikap bijak dan mengedepankan dialog serta langkah persuasif, dan menghindari langkah-langkah yang agresif seperti penegakan hukum yang potensial menuai kontroversi terhadap mereka," saran Ahli Hukum Tata Negara tersebut.
Untuk itulah, tambah Yusril, menurut saya pemerintah perlu melakukan pendekatan baru yang lebih simpatik dengan merangkul tokoh-tokoh ulama dan aktivis yang berada diluar Pemerintah. Dengan demikian, tidak perlu ada suasana tegang, apalagi timbul tanggapan Pemerintah melakukan "kriminalisasi" terhadap ulama dan aktivis. Saya berkeyakinan, Presiden Jokowi tidak mungkin akan mempunyai pikiran untuk mengkriminalisasi ulama dan aktivis. Karena itu merupakan mispersepsi dalam penegakan hukum ini.
Saya akan berada ditengah, Insyaallah hubungan pribadi saya dengan para ulama/mubaligh dan tokos-tokoh aktivis, begitu juga hubungan saya dengan tokoh-tokoh kunci baik di pemerintah maupun dibadan legislatif dan yudikatif sangatlah baik. Kini semuanya tergantung pemerintah. Saya siap mengajukan formula rekonsiliasi yang Insyaallah dapat diterima oleh kedua belah pihak demi kesatuan dan persatuan bangsa.
Dalam formula rekonsiliasi yang ada dalam pikiran saya, saya berkewajiban untuk menjaga harkat dan martabat semua pihak. Saya tidak ingin ada salah satu pihak yang merasa berada diatas angin dan pihak lain yang merasa terusik harkat dan martabatnya."Hakikat dari rekonsiliasi ini adalah ukhuwwah dan persaudaraan. Tidak ada yang menang maupun yang kalah, karena dikedepankan adalah kepentingan umat, bangsa dan negara," tutup mantan Mensesneg tersebut. (Jhon S)
