Bandung, BEDAnews.com
Bertempat di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Setia Untung Arimuladi, SH, M.Hum menjadi keynote speaker dalam kegiatan Penerangan Hukum dalam rangka untuk melaksanakan program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum), beberapa waktu lalu.
Acara yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Dedi Taufik, para Kepala Dinas Perhubungan Kab/Kota se-Jawa Barat, Kepala Balai Dinas Perhubungan, para pejabat eselon III dan eselon IV di lingkungan Dinas Perhubungans serta para Kepala Satuan Kerja Dishub se-Jawa Barat. Adapun yang menjadi pemberi materi dalam kegiatan ini adalah Kasi Penkum Raymond Ali dan anggota Saber Pungli prov. Jawa Barat Otong Hendra Rahayu.
Dalam sambutannya, Kajati mengapresiasi antusiasme dari seluruh jajaran pegawai di Dinas Perhubungan baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota yang menyambut baik diselenggarakannya kegiatan Penerangan Hukum ini.
Kajati berharap, kegiatan ini akan memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi seluruh jajaran Dinas Hubungan Prov. Jawa Barat. "Bahwa dalam kesehariannya kita selalu berkutat dalam aturan perundang-undangan, kami yakin rekan-rekan paham dan mengetahui mana rambu-rambu yang harus ditaati dan mana yang harus dihindari. Tentunya yang paling utama adalah bahwa di era saat ini kita harus mendukung program pemerintah pusat yang berkaitan dengan pencegahan, artinya pemerintah menghendaki adanya deteksi dini dan pencegahan yang diutamakan, bagaimana cara kita menghindari agar tidak melanggar aturan," ucap Kajati.
Tema yang diangkat dalam kegiatan penkum adalah terkait dengan Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa dan program Saber Pungli. Menurut Kajati, dipilihnya tema tersebut adalah terkait dengan fungsi pelayanan di Dinas Perhubungan yang sangat rentan terhadap hal-hal tersebut. Maka untuk menghindari terjadinya hal tersebut dan dalam rangka untuk mendukung langkah pemerintah pusat untuk mengutamakan pencegahan/preventif maka pihak Kejati Jabar telah melaksanakan kegiatan program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum). Ke depan kompleksitas kegiatan akan lebih berat karena Dinas Perhubungan merupakan salah satu leading sektor dalam pembangunan, dan menjadi ukuran bagi kemajuan organisasi, pelayanan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.
"Misi kita membangun Jawa Barat untuk lebih maju, kalau siap dengan sumber daya manusia, kekuatan mental dan integritas mungkin akan menciptakan laju pembangunan ke arah yang positif, bicara tentang korupsi bisa diibaratkan sebagai virus dan bisa menyebar ke mana-mana, bisa masuk ke sektor pengadaan barang dan jasa, pelayanan, pengelolaan BUMN/BUMD dan sebagainya. Agar virus itu tidak menyebar konsepnya sederhana yakni ingat institusi, keluarga dan diri sendiri," papar Kajati.
Kajati menekankan kepada para peserta, untuk bersama-sama menghindari praktek korupsi untuk mewujudkan lingkungan kerja yang baik demi terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan.
"Kita bangun hubungan yang sinergis dalam rangka melancarkan pembangunan agar lebih maju dan bisa bersaing dengan provinsi lain, mari kita bersama-sama kawal pembangunan di Jawa Barat," pungkas Kajati. (MR/Hms)
