Bandung BEDAnews.com
Pengesahan 7 rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi peraturan daerah provinsi Jawa Barat yang telah molor beberapa waktu, pada akhirnya dilakukan melalui kesepakatan antara Gubernur dengan DPRD Provinsi Jawa Barat tanpa adanya hasil kajian Kementrian Dalam Negeri yang sampai saat ini belum turun.
Sebagaimana dikatakan mantan ketua Pansus IX Drs. H. Daddy Rohanady molornya pengesahan 7 Raperda ini, semata karena cukup lamanya masa Fasilitasi oleh Kemendagri dari 27 Januari s.d 17 April belum juga turun. Bahkan, sampai saat ini DPRD Jabar belum dapat hasil kajian Kemendagri. Sehingga akhirnya , berdasarkan kesepatakan Gubernur Jabar dengan DPRD Jabar, maka hari ini dilakukan pengesahan 7 Raperda menjadi Perda, jelasnya
Adapun yang menjadi pertimbangan dari kesepakatan tersebut yaitu pertama, sudah lewat 15 hari kerja (27 Januari s.d 13 April 2017) sesuai dengan amanat Undang-undang. Kedua : berdasarkan hasil Mahkamah Agung bahwa Kemendagri tidak berhak membatalkan Perda. Namun, sebuah produk Hukum Negera/Daerah sebelum menjadi lembaran Negara/Daerah harus terlebih dahulu diregister oleh Kemendagri. Sehingga, pola ini kembali ke prosedur lama.
