Lebih khusus Raperda Penyelenggaraan Perhubungan itu pengesahannya di lakukan oleh Kemenhub RI bukan oleh kemendagri, ungkapnya.
Tujuh raperda yang dimaksud dibahas dalam dua pansus meliputi.
Raperda Perubahan kedua atas Perda Prov Jabar No 5 /2008 tentang Pengelolaan Air Tanah; Raperda Perunahan atas Perda Prov Jabar no 2/2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara; Raperda Perunahan atas Perda Prov Jabar No 3/ 2011tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Raperda Perubahan atas Perda Prov Jabar tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu.
Raperda Perubahan Perda Prov Jabar no 22/2013 tentang BUMD Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa barat (BIJB) dan Kertajati aerocity; Raperda perubahan atas Perda Prov Jabar no 26/2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jabar dan Raperda Perubahan ata Perfa prov Jabar No 7/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. @her
Lebih khusus Raperda Penyelenggaraan Perhubungan itu pengesahannya di lakukan oleh Kemenhub RI bukan oleh kemendagri, ungkapnya.
Tujuh raperda yang dimaksud dibahas dalam dua pansus meliputi.
Raperda Perubahan kedua atas Perda Prov Jabar No 5 /2008 tentang Pengelolaan Air Tanah; Raperda Perunahan atas Perda Prov Jabar no 2/2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara; Raperda Perunahan atas Perda Prov Jabar No 3/ 2011tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Raperda Perubahan atas Perda Prov Jabar tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu.
Raperda Perubahan Perda Prov Jabar no 22/2013 tentang BUMD Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa barat (BIJB) dan Kertajati aerocity; Raperda perubahan atas Perda Prov Jabar no 26/2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jabar dan Raperda Perubahan ata Perfa prov Jabar No 7/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. @her
