Jakarta, Ekpos.com
Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) dan sejumlah ormas lainnya menggelar Dialog Penegakkan Hukum, karena melihat proses penegakan hukum di Indonesia yang sangat memprihatinkan saat ini, belum lama ini.
H Indra Sahnun Lubis SH yang merupakan Presiden KAI dan Ketua Umum IPHI merasa terkejut atas diumumkannya sejumlah nama besar yang diduga menerima uang yang sangat spektakuler yaitu triliunan rupiah dalam proyek pengadaan E KTP.
Dimana Jaksa KPK Irene Putri saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kamis (9/3/2017) lalu menyebut antara lain ada nama mantan Mendagri Gamawan Fauzi, Yasonna Laoly-Menteri Hukum dan HAM, Diah Anggraini, Dradjat Wisnu Setyawan beserta enam panitia pengadaan dan Husni Fahmi beserta lima anggota tim teknis.
Ada juga nama mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Ketua DPR Marzuki Ali, politikus PDIP Olly Dondokambey, Melchias Marchus Mekeng, Ganjar Pranowo, Chairuman Harahap, Arief Wibowo, Miryam S Haryani, Agun Gunandjar Sudarsa, Tamsil Lindrung, Taufik Effendi, Teguh Djuwarno, Jamal Aziz. Dakwaan menyebut pula 37 anggota Komisi II DPR lain.
“Perbuatan melawan hukum yang dimaksud yaitu para terdakwa dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa paket KTP elektronik telah mengarahkan untuk memenangkan perusahaan tertentu,” kata Jaksa Irene Putri.
Atas dasar itulah, Indra Sahnun Lubis meminta agar para anggota DPR maupun mantan anggota DPR itu mengundurkan diri dari jabatannya yang kini diemban. “Bila perlu Partai Politik tempatnya bernaung untuk memPAWkan yang bersangkutan,” kata Indra Sahnun Lubis kepada wartawan di Jakarta, belum lama ini.
Ia juga minta, Parpol tempat nama-nama yang disebut tersebut seharusnya tidak perlu takut dan khawatir untuk mencopot yang bersangkutan dari jabatannya. “Jika parpol yang bersangkutan berani melakukannya, maka rakyat akan mendukungnya. Yang bersangkutan harus berbesar hati menghadapi kasus yang sedang membelitnya,” jelas Indra.
Namun apabila yang bersangkutan tidak terbukti menerima uang tersebut, bisa saja dikembalikan. Ini dilakukan menurutnya untuk menjaga marwah dan nama baik DPR dari sarang koruptor. “Kalau itu tidak dilakukan maka rakyat makin tidak percaya kepada lembaga wakil rakyat tersebut,” tegas Indra Sahnun. (Hakim)
