Bandung, BEDAnews.com
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Setia Untung Arimuladi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) menyambut kedatangan Wakil Presieden RI, Jusuf Kalla di Landasan Udara Husein Sastranegara Kota Bandung, beberapa waktu lalu.
Selain Kajati Jabar dari unsur FKPD dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Kapolda Jabar, Pangdam III Siliwangi dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Kunjungan Wapres Jusuf Kalla kali ini dalam agenda membuka Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat III di di Hotel Aryaduta Jalan Sumatera Bandung.
Selain membuka Rapimprov, Jusuf Kalla juga menjadi keynote speaker pada acara yang mengambil tema “Menjaga Keberlanjutan Sektor Riil dalam Perekonomian Nasional dengan sub tema Penguatan UMKM dan Koperasi sebagai Pendukung Industri Manufaktur dan Agro di Jawa Barat” ini.
Selain menghadiri acara KADIN Wakil Presiden Jusuf Kalla juga berkesempatan meresmikan jembatan layang (overpass) Pelangi Antapani di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Wakil Presiden selain meresmikan juga memberi nama Jembatan Layang Pelangi, karena dindingnya dihias muralwarna warni. Wapres Jusuf Kalla didampingi Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Wagub Jawa Barat Deddy Miswar, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Setia Untung Arimuladi, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan sejumlah pejabat lainnya juga meninjau langsung jalan layang tersebut. Wapres mengatakan kedepan untuk pembangunan jalan layang lainnya juga harus diterapkan teknologi yang sama karena waktu yang diperlukan untuk pembangunan cukup singkat hanya enam bulan dan anggarannya bisa dipotong 30 persen dari yang konvensional.
Dalam kesempatan yang sama disela-sela acara, Kajati Jabar Setia Untung memberikan respon yang sangat positif karena dengan dibangunya jembatan layang ini akan menambah ikon baru Kota Bandung. “Kita dari unsur penegak hukum mengingatkan agar proses pengerjaan proyek apapun jangan sampai menabrak aturan hukum yang berlaku, silahkan pemerintah provinsi atau kota dan kabupaten Se-Jawa Barat membangun infrastruktur untuk kemajuan pembangunan. Kami di Kejaksaan mempunyai Tim Pengawal Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P di Pusat dan Tim Pengawal Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di daerah silahkan manfaatkan hal ini, kami dapat melakukan pendampingan terhadap proyek strategis pemerintah agar terhindar dari kesalahan dalam proses pengerjaan pekerjaan,” tutupnya. (Hms/MR)
