Kalimantan Selatan, BEDAnews.com
Setelah hampir 2 (dua bulan) Kekosongan jabatan Pimpinan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan akhirnya terisi. Lewat surat keputusan (SK) Jaksa Agung RI Nomor KEP-018/A/JA/01/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, tertanggal 20 Januari 2017, DR Abdul Muni termasuk dalam 31 pejabat eselon II segera dikukuhkan dan dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan.
Abdul Muni resmi menggantikan Kajati Kalsel Nofarida yang ditarik sebagai Jaksa fungsional di Gedung Bundar Kejagung RI. Kini, tinggal pelantikan saja, Abdul Muni akan kembali ke Banua Seribu sungai (Kejati Kalsel).
Sosok Abdul Muni tak asing bagi warga Kejati Kalsel, karena Beliau pernah menjabat Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalsel. Terlebihi, di eranya sukses mengungkap beberapa kasus Pidana korupsi yakni pada pembangunan pasar tradisional bergaya modern Sentra Antasari pada tahun 2008-2011, kasus berakhir dengan diselnya beberapa pejabat pemerintah Banjarmasin dan petinggi PT. Giri Jaladhi Wana. Kemudian, kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana nasabah di PT. Pos Indonesia Cabang Banjarmasin yang menyeret direksi PT. Pos Indonesia Cabang Banjarmasin.
Dari jabatan Asisten Pidana Khusus (Aspidus) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan DR Abdul Muni dipromosikan menjabat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Manado, Sulawesi Utara, diangkat sebagai Asisten Pengawasan (Aswas) ditempat kelahirannya yaitu Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Singkat waktu, ditunjuk sebagai koordinator Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kemudian gemilang sebagai menjadi Wakil Kajati Nusa Tenggara Timur (NTT) dan terakhir sebelum kembali ke Banua seribu sungai (Kalsel) menjabat sebagai Kejati Bali. (MN)
