Bandung BEDAnews.com
Rencana Pemerintah yang akan mencabut subsidi listrik terhadap 3,8 juta pelanggan listrik 900 VA di Jawa Barat yang akan mulai diberlakukan pada awal bulan Februari 2017 harus dijelaskan dengan adanya transparasi dari pemerintah terkait alasan pencabutan subsidi listrik bagi pelanggan 900 VA agar masyarakat bisa merespon dengan positif kebijakan tersebut.
Hal ini diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Yunandar Eka Perwira di Bandung, Jum’at (27/1).
Dikatakan, bila pemerintah sesuai rekomendasi PLN menilai ada pelanggan 900 VA yang tidak layak memperoleh subsidi maka harus dikaji dampaknya terhadap pelanggan, selain itu juga setiap pencabutan subsidi listrik harus ada kompensasi yang setara untuk mencegah dampak negatif dari kenaikan harga.
Memang kebijakan subsidi itu harus seimbang dan produktif pada jangka panjang. Dan seharusnya kita hanya mensubsidi kalangan tak mampu tapi tidak hanya cukup karena alasan itu
kompensasi dari kebijakan pencabutan subsidi listrik tersebut harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk manfaat yang setara seperti sistem transportasi yang murah, untuk membantu usaha kecil menengah, kesehatan gratis, pendidikan gratis hingga kemudahan mencari lapangan kerja.
Yunandar yang Sekretaris FPSIP Jabar ini juga meminta pemerintah dan PLN harus gencar melakukan sosialiasi tentang kebijakan pencabutan subsidi listrik bagi pelanggan 900 VA kepada masyarakat.@1
