Jakarta, BEDAnews.com
Hiruk pikuk dan gaduh. Itulah suasana dan keadaan NKRI akhir akhir ini. Kegaduhan terjadi karena timbulnya persoalan-persalan hukum yang tidak disikapi sebagaimana seharusnya. Negara ini harus kuat menghadapi berbagai persoalan bangsa yang timbul dan Negara hanya bisa tampil kuat manakala hukum kuat, manakala hukum hadir sebagai Panglima. Hukum harus menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa ini. Indonesia ini adalah Negara Hukum atau recht staat, sehingga tidak ada alasan penegakan hukum menjadi lemah apalagi bisa di lemahkan.
Hal tersebut diungkapkan Aprillia Supaliyanto, Sekretaris Jenderal KONGRES ADVOKAT INDONESIA (KAI) kepada wartawan disela-sela kunjungannya di negara Jepang
Menurutnya, Perkara Ahok semestinya tidak harus menimbulkan kegaduhan yang menyedot energi bangsa ini jika semua elemen bangsa ini, khususnya penegak hukum menempatkan hukum sebagai panglima dan elemen bangsa yang lain tidak mempolitisasi hukum demi kepentingan tertentu.
“KONGRES ADVOKAT INDONESIA (KAI) mengajak dan menyerukan kepada seluruh komponen bangsa ini, khususnya sejawat penegak hukum untuk bisa secara konsisten mengembalikan ruh dan marwah Negara ini sebagai Negara Hukum dan menjalankan serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Ditegaskan Aprillia Supaliyanto, Sekretaris Jenderal, Azas equality before the law harus di berlakukan secara konsisten. Tidak terkecuali dalam kasus Ahok yang hari ini telah sampai pada tahapan penyidikan dan menempatkan Ahok sebagai tersangka, maka KONGRES ADVOKAT INDONESIA mendorong kepada semua pihak, masyarakat dan khususnya para elite elemen bangsa untuk meghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak mencoba mencampuri dalam bentuk apapun, ungkap Aprillia nya.
“Kasus Ahok ini bisa menjadi salah satu parameter saat ini sejauh mana hukum bisa menjadi panglima,” ujar Aprillia, seraya menambahkan KONGRES ADVOKAT INDONESIA mengapresiasi kerja POLRI. (Arsup)











