Bandung, BEDAnews.com – Setiap tahun data penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia terus meningkat, namun hal itu terlihat belum mampu menurunkan crime rate korupsi, dan lebih jauh lagi belum mampu memunculkan daya tangkal dan daya jera bagi para pelaku korupsi, demikian dikemukakan, Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno, S.H., M.H., dalam diskusi ilmiah bulanan hukum pidana Sekolah Tingi Hukum Bandung (STHB), yang digelar Senin (26/11) di kampus STHB jalan Cihampelas Bandung.
Bahkan menurut Prof. Dwidja, akhir-akhir ini sepertinya trend korupsi di Indonesia kecenderungannya justru semakin menunjukkan peningkatan dan makin subur. Berbagai fakta juga menunjukan hal itu sudah merambah hingga berbagai lini kehidupan, baik dilakukan secara terang terangan ataupun sembunyi-sembunyi.
Terkait dengan penanganan permasalahan korupsi tersebut, dalam diskusi yang diikuti oleh kalangan Dosen dan Mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi tersebut, Guru Besar Hukum Pidana Sekolah Tingi Hukum Bandung ini menawarkan salah satu solusinya yaitu melalui konsep non conviction based (NCB) atau perampasan asset tanpa pemidanaan.
Perampasan asset tanpa pemidanaan atau NCB lanjut Prof Dwidja, merupakan alat yang penting untuk memulihkan hasil kejahatan korupsi dan dapat berguna dalam pelbagai konteks terutama ketika perampasan pidana tidak memungkinkan atau tidak dapat dilakukan. Dengan demikian akan mendukung pemberantasan korupsi terutama dalam hal hasil korupsi itu telah dipindahkan ke luar negeri, paparnya.
Untuk itu Prof. Dwidja mengusulkan adanya amandemen atas Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) dan isinya diselaraskan dengan konsep baru tentang perampasan asset tanpa pemidanaan.
Diungkapkannya, dalam pasal 4 UUPTPK, menyatakan pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3.
Menurutnya, pasal ini akan menghambat konsep NCB dan dalam prakteknya akan sulit diterapkan. Akan tetapi bila mengacu kepada pasal 32, 33 dan 34 UUPTPK, maka ketentuan dan konsep tentang NCB dapat dilaksanakan.
Maka usulan amandemen dan melakukan harmonisasi UUPTPK perlu dilakukan agar penyelamatan asset hasil korupsi dapat dilakukan secara optimal, katanya. (Bud)
