• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Selasa, November 17, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home » IPW: Gebrakan Jokowi Berantas Pungli Jangan Hanya Dibawah

IPW: Gebrakan Jokowi Berantas Pungli Jangan Hanya Dibawah

Asep Budi by Asep Budi
31 Oktober 2016
in Tak Berkategori
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta, BEDAnews.com

Neta S Pane, Ketua Presidium Ind Police Watch mendukung gebrakan Presiden Jokowi dalam memberantas pungli. Namun tidak mudah melakukannya, jika sasarannya hanya pungli di tingkat bawah, sementara di tingkat atas dibiarkan. Solusi untuk memberantas pungli di jajaran lalulintas Polri misalnya, pemerintah harus memberlakukan SIM, STNK, BPKB dan TNKB seumur hidup. Sebab pengurusan perpanjangan adalah biang kerok terjadinya pungli.

“IPW melihat, di banyak negara maju, masa berlaku SIM, STNK, BPKB, dan TNKB sudah seumur hidup. Pergantian hanya terjadi saat terjadi kerusakan atau hilang. Sementara pembayaran pajaknya cukup lewat bank. Namun untuk mendapatkan SIM harus diperketat lewat lembaga pendidikan yang  terakreditasi dan sanksi bagi pengendara yang melanggar diperberat serta diperketat,” ungkapnya kepada wartawan melalui siaran pers.

BeritaTerkait

Pengadilan Hubungan Industrial Hukum PT Sugihartono Agra Makmur Bayar Hak Eks Direktur RS Mitra Kasih Rp1,2 Miliar

16 November 2026

Peluncuran Buku “DREAM: I Knew I Had” dan “Mengapa Marinir Dicintai Rakyat di Acara Syukuran HUT ke-81 Korps Marinir

16 November 2026

Menurutnya, Gebrakan ini perlu dilakukan karena publik sdh mengidentikkan polisi, terutama pelayanan di kepolisian, sama dgn pungli. Artinya pusat pelayanan Polri sarat dgn praktek pungli. Stigma negatif ini menjadi tantangan berat bagi Kapolri Tito Karnavian, terutama saat Polri melakukan OTT di institusi lain dan menjadi beban berat di saat presiden menggalang gerakan anti pungli. Sebab selama ini publik sangat merasakan fakta-fakta dan praktek-praktek pungli di pusat pelayanan kepolisian.

“Dalam pengurusan SIM misalnya, biaya resminya hanya Rp 125 ribu faktanya masyarakat harus membayar Rp 500 ribu hingga Rp 750 ribu lewat calo tanpa calo janganaety harap bisa lolos ujian mendapatkan SIM. Propam, Irwasum dan Irwasda sudah berkali-kali melakukan operasi tapi pungli tetap saja terjadi,” imbuhnya, seraya menambahkan hal ini karena praktek pungli sdh mengakar dan melibatkan banyak pihak serta menyangkut banyak kepentingan sehingga sulit untuk memberantasnya.

Lanjutnya, Sistem yang ada sangat mendukung. Akibatnya praktek pungli sulit dibasmi. Untuk itu, sistemnya harus diubah dan tidak dibuka peluang untuk pungli. Dalam pengurusan SIM, STNK,BPKB dan TNKB misalnya, masa berlakunya harus seumur hidup dan tdk perlu ada perpanjangan. SIM, STNK, BPKB dan TNKB diurus ulang jilka rusak atau hilang. Jika hal ini diterapkan akan ada dua hal yang hilang. Pertama, praktek pungli dan percaloan hilang dalam proses perpanjangan. Kedua, praktek mafia proyek dalam perebutan pengadaan SIM, STNK,BPKB dan TNKB akan hilang.

Selama ini, selain praktek pungli, praktek mafia proyek dlm proyek pengadaan di Polri sangat kental dan tdk pernah tersentuh. Dalam praktek mafia proyek pengadaan SIM, STNK, BPKB dan TNKB setiap tahun rata-rata Rp 2 triliiun nilainya dan ini tidak pernah disentuh.

“Jika presiden memang serius memberantas pungli, praktek-praktek mafia proyek pengadaan di bidang pengadaan SIM, STNK, BPKB dan TNKB Polri khususnya dan proyek pengadaan di berbagai instansi lainnya, harus pula dibersihkan dan diperangi serta di OTT. Sehingga yang menjadi sasaran OTT dan pemberantasan pungli tidak hanya jajaran bawah tapi jajaran atas juga harus menjadi target. Apalah artinya jika yang di OTT hanya jajaran bawah, sementara yang di atas enak-enakan bermain dengan mafia proyek. Jadi presiden harus benar-benar serius dan simultan dlm melakukan OTT dan perang terhadap pungli yg mencakup kalangan bawah maupun atas. Sebab disinyalir praktek pungli di jajaran bawah tidak hanya dinikmati jajaran bawah saja tapi diduga juga mengalir ke atas,” pungkasnya. (MR)

Previous Post

Panglima TNI: Serangan Cyber Membahayakan Keutuhan Negara

Next Post

Panglima TNI Terima Kunjungan Dubes Inggris

Related Posts

Hukum

Pengadilan Hubungan Industrial Hukum PT Sugihartono Agra Makmur Bayar Hak Eks Direktur RS Mitra Kasih Rp1,2 Miliar

16 November 2026
TNI-POLRI

Peluncuran Buku “DREAM: I Knew I Had” dan “Mengapa Marinir Dicintai Rakyat di Acara Syukuran HUT ke-81 Korps Marinir

16 November 2026
TNI-POLRI

Panglima TNI Menghadiri Syukuran HUT Ke-81 Korps Marinir

16 November 2026
TNI-POLRI

TNI Perkuat Upaya Pencegahan Karhutla, Pasis Sekkau Dikerahkan ke Sumatera Selatan

16 November 2026
Ragam

Kota Bekasi Sabet Juara Umum Ice Skating PORPROV XV Jabar 2026 di Bandung

16 November 2026
Hukum

Eks Dua Manajer RS Mitra Kasih Cimahi Ajukan Gugatan, Protes PHK Sepihak Berkedok Mangkir

16 November 2026
Next Post

Panglima TNI Terima Kunjungan Dubes Inggris

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com © 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com © 2021