Bandung BEDAnews.com
Mesti memiliki arti yang sangat penting untuk mendongkrak pertumbuhan di Jabar bagian selatan dan sebagai jalur mudik untuk mengatasi kemacetan tahunan, pembangunan Jalan Tol Tol Cileunyi-Garut-Tasik (Cigatas)terancam ditunda, karena tidak masuk dalam dalam draft jaringan tol nasional.
Demikian dikatakan anggota komisi IV DPRD Jabar Ir. Gatot Tjahyono, Mmdi Bandung.
Patut disayangkan adanya kabar ditundanya rencana ini oleh pusat karena selama ini pemprov Jabar telah mempersiapkan langkah awal dalam recana persiapan pembangunan jalan tol tersebut seperti Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), Feasibility Study (FS) dan Derail Enginering Desain (DED) dengan menggunakan anggaran APBD 2015 dan 2016.
Terkait dengan kenyataan ini pihaknya, akan segera menginisiasi dan membahas terlebih dahulu di Komisi IV, selanjutnya menanyakan langsung kepada kementrian PUPERA termasuk dorongan dari DPR RI yang memiliki Dapil di Jabar.
Kalau Badan Pengelolaan Jalan Tol (BPJT) bisa memasukan dalam draft jaringan tol nasional DPRD Jabar tentunya akan mendorong untuk mengalokasikan anggaran pada 2017 dan 2018, sehinga sesuai dengan rencana estimasi yang dipaparkan oleh Pemprov Jabar paling tidak akhir 2018 sudah mulai proses konstruksi dan pelelalangan diakhir 2017.
Seandainya BPJT bisa memasukan dalam draft jaringan tol nasional DPRD Jabar tentunya akan mendorong untuk mengalokasikan anggaran pada 2017 dan 2018 sehinga sesuai dengan rencana estimasi yang dipaparkan oleh Pemprov Jabar paling tidak akhir 2018 sudah mulai proses konstruksi dan pelelalangan diakhir 2017.
Kalau saja rencana ini berjalan kemungkinan mekanismenya akan melalui mekanisme investor dengan pembebasan tanah dibantu oleh Badan Pinjaman Aset melalui APBN sehingga mempercepat pembiayaan yang kemudian akan dihitung total investasinya.
Sedangkan untuk pelaksanaan konstruksi dan operator harus melalui mekanisme lelang yang diikuti oleh investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri termasuk dalam bentuk join operation maupun dalam bentuk konsorsium yang biasa dilakukan oleh BPJT termasuk bisa saja melibatkan BUMN dan pihak swasta dalam negeri atau luar negeri atau BUMD@
