Lamsel, BEDAnews.com
Menindaklanjuti Sanggahan Warga Dusun Saka Sari Desa Penengahan Kecamatan Penengahan tentang klaim pihak Dinas Kehutanan bahwa tanah yang ditempati warga Dusun Saka Sari yang akan dilalui jalur Tol Trans Sumatra (JTTS) Bakauheni-Terbanggi Lampung dilaksanakan musyawarah yang dihadiri dari Kementrian PURR, Syahrial R. Fahlevi, BPKH XX Bandar Lampung, Ir. Manase Daud, Kepala BPN Lampung Selatan, Sudiarto, Kasi Inventaris Sumberdaya Hutan Profinsi Lampung, Ali Solihin, Kabag Tata Pemerintahan Lampung Selatan, I Ketut Sukerta, Camat Penengahan, Lukman Hakim, Kepala Desa Penengahan, Ariyantoni dan warga dusun Saka Sari (PKS) Desa Penengahan, di GSG Kecamatan Penengahan, Selasa (18/10/16).
Dalam musyawarah tersebut disampaikan bahwa, tanah warga diklaim pihak Kehutanan masuk dalam kawasan tanah HP register 2 Pematang taman hingga warga dikatakan tidak akan menerima ganti rugi pembayaran tanah melainkan warga hanya akan mendapatkan ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan.
Mendengar ini, warga dusun Saka Sari merasa kecewa dan tidak mau menandatangani tentang ganti rugi tanam tumbuh warga beralasan mereka telah memiliki bukti kepemilikan tanah dengan status hak milik dari tahun 1983 – 1991 yang dikeluarkan oleh pihak kecamatan Penengahan.
Dikatakan oleh Sekertaris Desa Penengahan Firdaus, S.Sos, kami bukan mengklaim itu tanah kami tetapi itu memang dari orang tua kami tidak pernah ada kata atau informasi dari kehutanan kalau itu tanah HP dan sudah 35 tahun lebih kami hidup disana, tapi baru September kemarin orang Kehutanan masuk dan mengklaim itu tanah HP.
Dikatakan, tanah HP ya setelah selesai pemetaan dan pengukuran untuk lahan jalan Tol.
Ditambahkan Ketua Pokmas Desa Penengahan A. Widodo, Kami warga tidak ada niat untuk menggangu apa lagi menghambat proses pembangunan tapi kalau kenyataanya seperti ini. “Saya atas nama warga minta supaya ada perhatian dan kebijaksanaan dari Pemerintah, mengingat nasib mereka ini kedepan seperti apa. Kalau tanah tempat mencari kehidupan diambil tanpa ganti rugi, setidaknya pemerintah bisa menimbang proses adanya dusun PKS dari tahun 1980 dan surat – surat warga tentang status tanah,” ungkapnya.
Sekarang jangan cuma menyalahkan warga, tapi tolong pemerintah memberikan solusi terbaik. “Jangan kami dibenturkan dengan Proses yang rumit. Dan kalau itu tanah HP, kenapa tidak sejak dibuka dulu orang tua kami diusir dan setahu saya dulu disana itu yang ada patok POLRI dan PPCL dan tanaman pohon cengkeh bukan patok tanah register,” imbuhnya, seraya menambahkan kenapa setelah 35 tahun lebih dan ada jalan tol kehutanan mengatakan itu tanah kawasan. (HK
