Garut, BEDAnews
Dede, tergugat dalam kasus perceraian dengan istrinya Iis Kustiati sebagai penggugat, merasa tidak puas dengan putusan hakim yang dinilai merugikan dirinya, karena beberapa harta yang merupakan milik pribadinya atau harta bawaan, oleh majelis hakim dalam putusannya dinyatakan agar dibagi dua. Padahal dalam beberapa kali persidangan sebelumnya, baik saksi tergugat maupun penggugat menguatkan keterangan Dede bahwa itu merupakan harta bawaan.
Diantara barang yang menjadi sengketa dan merupakan murni harta bawaan Dede diantaranya satu buah mobil Daihatsu Xenia tahun 2007 yang murni dibelinya dari uang warisan orang tuanya.
Kemudian uang hasil penjualan kios yang uangnya digunakan untuk menutupi hutang adik penggugat ke bank juga harus dibagi dua (pinjaman adik penggugat kepada Bank menggunakan SK PNS milik tergugat), serta bangunan rumah yang sebelumnya ada barang material milik Dede pribadi senilai Rp. 15 juta, sebelum pembangunan rumah tersebut dilakukan.
Perkara bernomor 903/Pdt.G/PA.Garut tertanggal 24 Maret 2012, telah menjalani sidang beberapa kali dan akhirnya pada 7 November 2012 majelas hakim yang diketuai Drs. Harum Rendeng, SH., MH., mengabulkan gugatan penggugat dimana 3 point yaitu sebidang tanah beserta rumah permanen diatasnya, 1 unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2007, serta uang dari hasil penjualan dianggap sebagai harta bersama dan harus dibagi. Hal inilah yang menjadi keberatan terdakwa.
Sementara penasehat hukum terdakwa, Anung Anshori, SH., S.PdI, M.Si., menyatakan bahwa dalam proses persidangan, baik saksi dari tergugat ataupun penggugat yang berjumlah 5 orang, tidak ada satupun yang membantah keterangan tergugat, semuanya membenarkan jawaban tertulis tergugat yang diberikan kepada hakim.
Anung juga menambahkan, pada saat sidang ditempat yang dilakukan panitera pengganti dilapangan, objek yang dipersengketakan hanyalah rumah, namun kenapa kemudian di persidangan oleh majelis hakim dimunculkan objek sengketa mobil milik pribadi dan kios yang sudah ganti kepemilikan.
Sementara panitera pengganti pada sidang perdata ini, Yudi Cahyadi, SH., yang mewakili majelis hakim menyatakan keputusan ini belum inchract karena belum memasuki batas waktu 2 minggu setelah putusan gugatan ini dibacakan, Rabu (21/11).
Jika tergugat merasa tidak puas, dirinya mempersilahkan tegugat untuk melakukan upaya banding ke pengadilan tinggi agama Jawa Barat. "Silahkan lakukan upaya banding sesuai proses hukum, mengenai putusan hakim tidak ada siapapun yang berhak menggugat, dan itu merupakan hasil rapat majelis hakim, jika dianggap ada putusan yang menyimpang, silahkan tergugat menyampaikannya ke komisi yudisial," tutur Yudi. Dede sendiri, Selasa (20/11) telah mengajukan banding ke pengadilan tinggi agama.
Hal yang sangat disayangkan sampai saat ini Dede belum menerima salinan putusan vonis hakim tersebut. Ketika hal ini dikonfirmasikan, Yudi Cahyadi, SH di Pengadilan Agama Garut menjelaskan bahwa sampai saat ini salinan tersebut belum direvisi dan ada beberapa perbaikan, seraya berjanji salinan putusan tersebut akan segera turun. (Yuyus)
