“Langkah-langkah itu mencederai proses hukum yang sedang berjalan. Tidak boleh ada pengosongan sebelum ada putusan hukum tetap,” tegas Subali.
Pihaknya juga meminta aparat penegak hukum dan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada warga agar tidak terjadi tindakan sewenang wenang di luar mekanisme hukum yang berlaku.
Sebagai langkah damai, para warga telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Pertahanan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin pada 29 Oktober 2025. Surat tersebut berisi permohonan agar Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bersedia menjadi mediator antara warga dan inkopal dalam penyelesaian sengketa ini.
Surat yang ditembuskan juga ke Majelis Hakim dan Panitera PTUN Jakarta tersebut ditandatangani oleh seluruh 42 warga dan perwakilan badan hukum penghuni ruko Marinatama.
