Jakarta, BEDAnews.com
AKSI mahasiswa 20 Mei 2015 disebut-sebut merupakan gerakan tak murni alias ditunggangi kepentingan politik dari kelompok tertentu. Sejauh ini memang belum ada keterangan apapun dari kelompok mahasiswa yang akan menggelar aksi.
Namun Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Syaroni menilai aksi turun ke jalan oleh mahasiswa pada 20 Mei 2015 lusa, murni sebagai bentuk perlawanan terhadap penguasa. Hal itu jauh dari ditunggangi oleh kepentingan meski tidak menutup kemungkinan adanya klaim dari beberapa pihak untuk dimanfaatkan.
"Dalam perjalanan sejarah pergerakan mahasiswa, belum ada pihak mana pun yang mampu menunggangi gerakan mahasiswa," ujar Syaroni saat dihubungi di Jakarta, Minggu (17/5/2015).
Mantan aktivis 98 itu mengatakan, apabila melihat garis kebijakan rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) wajar jika mahasiswa melakukan aksi besar turun ke jalan pada Rabu (20/5/2015). Rezim Jokowi-JK ternyata sudah jelas-jelas menyengsarakan rakyat, wajar saja bila mahasiswa sebagai garda terdepan pembela rakyat, turun ke jalan dalam jumlah yang besar," terangnya.
Lebih lanjut Sya’roni mensinyalir saat ini pihak istana tengah bersiap guna menghadapi aksi tersebut. "Dan ternyata, gerakan 20 Mei nanti sudah membuat istana bergetar, dibuktikan dengan sporadis mengumpulkan para relawan di Cibubur," imbuhnya.
Terpisah, aktivis Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) Said Salahudin mengatakan, demo 20 Mei memang akan ada. Tapi jumlahnya tidak sebesar yang sering digembar-gemborkan, apalagi disebut akan mengarah pada gerakan revolusi.
"Dari berbagai informasi yang saya himpun tidak menunjukkan akan ada gerakan yang luar biasa besar pada 20 Mei mendatang. Aksi itu pun nantinya sporadis. Tapi terlepas dari soal besar/kecilnya massa yang akan turun, penting bagi Presiden untuk memperhatikan aspirasi masyarakat," kata Said Salahudin saat dihubungi terpisah.
Menurutnya, rencana penggulingan Jokowi itu mungkin saja benar. Namun, tegasnya, kelompok yang akan turun jumlahnya tidak sungguh-sungguh masif.
"Ini akibat tidak berhasilnya konsolidasi dari sejumlah kelompok gerakan. Dari elemen buruh yang punya massa paling besar dan terkenal militan ternyata juga tidak satu suara," ungkapnya.
Begitupun dari elemen mahasiswa ternyata terbelah. Lebih dari itu, sambungnya, pihaknya tidak melihat ada kelompok elit politik yang berani merealisasikan gagasan penggulingan itu. Tentara juga masih solid mendukung Jokowi.
"Tetapi di dalam politik selalu ada kemungkinan-kemungkinan. Jika sebagian elemen yang masih solid dapat bersinergi dengan kekuatan politik tertentu dan mendapat dukungan tentara, bisa saja agenda penggulingan itu terjadi, walapun saya tidak terlalu yakin itu akan benar-benar terjadi," pungkasnya.
Sementara itu, mantan aktivis 98 Ubedilah Badrun menyatakan, jelang 17 Tahun Reformasi pasca tragedi tahun 1998 yang disebut-sebut sebagai tragedi pelanggaran HAM berat seluruh aktivis siap melakukan aksi mengugat pemerintah serta menuntut diselesaikannya kasus pelanggaran HAM yang sudah banyak menelan korban jiwa bahkan aktivis hilang karena aksi kekejaman pemerintah pada masa Orde Baru itu.
"17 Tahun sudah Reformasi berjalan saatnya kami (para aktivis) menggugat negara untuk meminta pertanggungjawaban serta keadilan akan kekejaman rezim era Orba yang sudah membuat catatan hitam sejarah bangsa ini," kata Ubedilah.
Ubedilah menjelaskan, sejak jatuhnya Rezim Orde Baru pada 20-21 Mei 1998 Indonesia memasuki episode baru, episode perubahan sistem politik dari diktatorisme ke demokrasi. Tapi sayangnya demokrasi yang berjalan sepanjang 17 tahun tidak kunjung melahirkan pemerintahan yang efektif. Bahkan justru tak mampu menyelesaikan kasus kemanusiaan ini.
"Karena itu, para pelaku gerakan Reformasi kini siap melawan serta menggugat, dan kalau perlu kami siap untuk melakukan aksi turun ke jalan menuntut pemerintahan (Jokowi-JK) memenuhi janjinya menuntaskan semua kasus pelanggaran HAM termasuk tragedi 20-21 Mei 1998," tegas Ubedilah yang juga pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu. (Sumber Korankota)
