Bandung, BEDAnews – Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa ketenagakerjaan antara dr. Riezky Danang Dady melawan PT Sugihartono Agra Makmur dan Rumah Sakit Mitra Kasih (Perkara Nomor: 130/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Bdg).
Dalam amar putusannya, majelis hakim menghukum pihak perusahaan untuk membayar hak-hak eks Direktur RS tersebut secara tunai sebesar Rp1.219.200.000.
Kasus ini bermula dari pencopotan sepihak dr. Riezky Danang Dady dari jabatannya sebagai Direktur Rumah Sakit Mitra Kasih yang sedianya diemban hingga tahun 2027. Selama masa kepemimpinannya sejak 2021—serta kariernya di RS tersebut sejak 2011 dr. Riezky dikenal menorehkan prestasi gemilang, termasuk mengantar RS Mitra Kasih meraih predikat Paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pada November 2025 serta mempertahankan kerja sama strategis dengan BPJS Kesehatan.
Namun, pada akhir November 2025, pimpinan perusahaan secara mendadak mengalihkan posisinya secara lisan dalam rapat internal tanpa memberikan salinan Surat Keputusan (SK) resmi. Sejak saat itu, pihak manajemen secara bertahap menghentikan hak-hak keuangan penggugat, mulai dari gaji, insentif, THR, penonaktifan kepesertaan BPJS, hingga puncaknya pada Januari 2026 ketika penggugat dilarang masuk ke lingkungan rumah sakit oleh petugas keamanan.
Akibat tindakan tersebut, dr. Riezky melayangkan gugatan ke PHI Bandung pada Juli 2026. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini akhirnya mengabulkan tuntutan dan menghukum pihak Tergugat (PT Sugihartono Agra Makmur) untuk melunasi kewajiban hak pekerja, yang meliputi Uang Pesangon: Rp720.000.000, Uang Penghargaan Masa Kerja: Rp200.000.000, Uang Penggantian Hak Cuti Tahunan: Rp19.200.000, Upah Proses (6 bulan): Rp240.000.000, Tunjangan Hari Raya (THR) 2026: Rp40.000.000. Total Keseluruhan: Rp1.219.200.000
Menanggapi putusan yang dibacakan pada 19 Oktober 2026 tersebut, pihak Tergugat menyatakan tidak terima dan resmi mengajukan upaya hukum Kasasi pada 6 November 2026.
Menanggapi kasasi yang diajukan oleh Tergugat, kuasa hukum penggugat Toni Sopian.S.H.,MH mengatakan selaku kuasa hukum Penggugat pada prinsipnya menghormati hak hukum Tergugat untuk menempuh upaya hukum.
“Kami optimis bahwa putusan PHI No.130/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Bdg memiliki landasan hukum yg kuat dan patut untuk dipertahankan pada tingkat kasasi. Kami akan menyampaikan kontra memori kasasi untuk menanggapi seluruh dalil dan alasan kasasi yg diajukan oleh Tergugat, ujar Toni melalui saluran whatsappnya.
Toni menambahkan bahwa perkara ini bukan semata mata mengenai nilai gugatan atau besaran kompensasi, melainkan juga menyangkut kepastian hukum, penghormatan terhadap hak pekerja, serta kewajiban perusahaan untuk melaksanakan ketentuan hukum ketenagakerjaan.












