Isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 antara lain:
1. Menetapkan pembubaran Konstituante.
2. Menetapkan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia dan tidak berlaku lagi UUDS 1950.
3. Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan golongan dari daerah.
4. Membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).
Untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara tersebut di atas diperlukan kondisi prasyarat yang harus dipenuhi yaitu, Berdaulat dalam politik, Berdikari dalam ekonomi, dan Berkepribadian dalam kebudayaan (Trisakti). Trisakti merupakan satu kerangka berpikir, kerangka bekerja, sejalan dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.
Berdaulat dalam politik adalah perwujudan kedaulatan rakyat sesuai sila keempat Pancasila, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sistim politik yang sesuai sila keempat inilah yang harus terus dibangun dan dijaga. Hal ini menuntut adanya lembaga perwakilan yang inklusif yang mencerminkan perwakilan seluruh rakyat. Dalam pelaksanaannya terwujud dalam kelembagaan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Lembaga MPR harus inklusif. Spirit para pendiri bangsa yang inklusif ini tercermin dalam keterwakilan dalam MPR yang terdiri atas: Partai Politik, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan. Semacam model Tri-Kameral (bukan bi-kameral) yang menjadi cari khas Indonesia yang secara kodrati dianugerahi dengan keberagaman, kebhinnekaan, pluralistik dalam hal budaya dan lain-lain.
