KAB. BANDUNG || bedanews.com — Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Bandung, H. Yoga Santosa, saat mendampingi Reses Masa Sidang III DPRD Kabupaten Bandung, yang dilaksanakan H. Firman B. Somantri, mengatakan bahwa Reses itu mempunyai arti istirahat, namun untuk lebih spesifiknya, reses merupakan sarana pertemuan antara konstituen dengan anggota dewan.
Yoga menjelaskan kalau ia sudah melakukan kontrol pelaksanaan Reses di 7 Daerah Pemilihan (Dapil) termasuk sekarang, Sabtu 30 Juli 2022, di FBS Healthy Baleendah, karena itu merupakan bagian dari aturan DPD, sampai sejauh mana reses dilaksnakan dan bagaimana dewan mewadahi dan memfasilitasinya nanti setelah menerima aspirasi dari undangan reses. “Itu harus diketahui oleh DPD Golkar sebagai bahan laporan nanti,” katanya.
Dengan penuh semangat di ahir sambutannya, Yoga mengajak konstituen untuk “Mari Rebut Kembali” dengan menjadikan Kabupaten Bandung seperti sebelumnya sebagai lumbung Partai Golkar yang disambut antusias para undangan.
Sementara itu, H. Firman B. Somantri, membahas masalah anggaran pinjaman dana bergulir tanpa bunga, namun masyarakat sepertinya kurang respon dan lebih memilih bank lainnya dengan alasan ada peraturan yang diungkapkan masyarakat seolah di buat sulit.
Selanjutnya masalah infrastruktur banyak dikeluhkan masyarakat, jelas hal itu menjadi catatan bagi dewan untuk dibawa dan disampaikan ke pemerintah. Salah satu infrastruktur yang disorotinya adalah jembatan Rancamanyar yang menimbulkan kemacetan.
“Jembatan itu memang kewenangannya ada di BBWS, bahkan kami sudah mengusulkan untuk dilakukan perbaikan namun hingga sekarang belum ada tanggapan sama sekali,” ujar Firman.
Ia menambahkan, masyarakat yang tinggal di Perumahan menuntut haknya juga untuk menyampaikan aspirasi. Jangan hanya kewajiban saja yang harus dipenuhi. Malah bayar pajak dan yang lainnya oleh masyarakat tersebut sudah dipenuhi hanya haknya sebagai masyarakat yang belum dipenuhi.
Firman yang merupakan anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, dimintai undangan aga kembali ke Komisi C. Alasannya, selain infrastruktur sangat dibutuhkan, juga kinerjanya sudah banyak bukti dan dirasakan masyarakat.
“Dimana pun saya berada walau ada di selain Komisi, pelayanan dan pengabdian akan tetap diupayakan maksimal. Karena saya mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat yang memilih dan mempercayai saya,” pungkasnya.***
