Sebaliknya, andai triumvirat terjadi oleh sebab rekayasa maupun alami (natural hazard), namun terjadinya paska 1 Oktober 2024. Dimana KIM saat itu sudah menjelma menjadi “milik Prabowo Subianto”, maka anarko dengan segala macam provokatif sekalipun “berjenis sundal bolong” tak bakal menggoyahkan kedigdayaan dan adiluhung politik Prabowo, oleh sebab pusat kekuatan KIM paska 1 Oktober 2024 yang berada di legislatif sudah dalam genggaman penuh Prabowo dan terlebih “eks seterunya nomor wahid, secara representatif telah mendapatkan salam hangat dari Prabowo, dengan barometer politik eksistensial substantif kunjungan politis dari tokoh politik yang ber- inisial D dan H kepada Beliau Sang Tokoh Besar Ulama NRI. dan telah eksplisit disambut melalui pengantar terbuka pada acara Maulid 14 September 2024. Bahwa “Beliau” dan barisannya akan berada terdepan, andai “ADA KEGADUHAN REKAYASA asalkan ada bekal sebundel kontrak politik”, yang hakekatnya merupakan kompensasi daripada cita-cita ideal seluruh bangsa ini, sehingga wujud terkait “barter dukungan politik” ini, sesuatu yang tidak mengada-ada dan atau berlebihan, yakni harapan hasil kinerja seorang kepala negara yang idealnya memang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan normatif berdasarkan rule of law.













