Menteri Sekretaris Negara menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah sejak awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, guna memastikan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut disampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang pembentukan Satgas PKH yang bertugas melaksanakan audit dan pemeriksaan terhadap usaha di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Dalam pelaksanaannya, Satgas PKH berhasil menertibkan dan menguasai kembali kawasan seluas 4,09 juta hektare, termasuk sekitar 900 ribu hektare yang ditetapkan kembali sebagai kawasan hutan konservasi untuk keanekaragaman hayati dunia, termasuk 81.793 hektar Taman Nasional Tesso Nilo di Riau.
