Pesawat yang dibeli jenis Grand Karavan memang dianggap lama karena bodi buatan tahun 70-an dan mesin tahun 90-an, namun mampu memuat 5 ton, serta layak beroperasi di Kabupaten Puncak.
Anggaran pembelian pesawat tersebut diambil dari dana APBD Induk selama dua tahun. Dimana tahun pertama sebesar Rp80 miliar dan tahun kedua sebesar Rp40 miliar. Jadi kalau ada yang melaporkan dirinya ke penegak hukum karena dugaan korupsi, bupati menganggapnya sebagai koreksi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Tapi kalau melapor harus punya bukti, jangan malah menfitnah, jangan nanti masyarakat Puncak angkat panah dan membunuh hanya karena ulah segelintir orang,” katanya. (Red/Viva.co.id).













