Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan berbagai langkah DPR RI dalam mendorong keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan. Diantaranya di bidang legislasi melalui SIMASLEG (Sistem Informasi Partisipasi Legislasi) yang diluncurkan pada Juli 2026 lalju. Platform tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi legislasi sekaligus membuka ruang bagi publik untuk menyampaikan aspirasi.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa, penyediaan platform digital bukanlah tujuan akhir dari keterbukaan parlemen. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana memastikan masukan masyarakat memperoleh respons dan memiliki keterkaitan dengan proses pembentukan kebijakan.
Selain itu, Politisi dari fraksi Partai Demokrat ini juga mengungkapkan bahwa, setiap proses persidangan di DPR RI yang bersifat terbuka dan dapat diakses masyarakat. DPR RI juga menyediakan berbagai kanal informasi, seperti TV Parlemen, media cetak dan media sosial agar publik dapat mengikuti kegiatan serta dinamika pembahasan di parlemen.












