Pemerintahan baru seharusnya paham bahwa posisi pendidikan kita masih jauh ketingalan dari negara lain di Asia Tenggara. Jangan sampai lembaga pendidikan kita justru menjadi ajang bagi – bagi kursi kekuasaan, untuk merealisasikan konsesi politik jatah menteri secara transaksional.
Jika demikian maka sesungguhnya pemerintah sedang menggali lubang yang sama, dan bukan tidak mungkin pendidikan kita akan kembali terperosok didalamnya.
Pertanyaannya, mengapa kita ini sebagai bangsa, tidak pernah belajar dari “sinyal” masa lalu?
Hal runyam lain yang berkembang adalah, rumors bahwa yang akan menjadi menteri pendidikan tinggi nanti bukan dosen dari PTN ternama, tapi dari PTS.
Terbayang, apakah menteri itu memiliki keunggulan dalam urusan manajerial bidang pendidikan tinggi? Apakah dia akan cukup percaya diri berhadapan dengan para rektor senior, para profesor dari PTN terkemuka, seperti UGM, UI ITB, Erlangga, UNJ dan lain-lain?
