Menurut dia, KPID bukan sekadar lembaga yang mengawasi isi siaran. Keputusan dan kebijakan KPID bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, termasuk anak-anak, perempuan, keluarga, pendidikan, budaya, serta kualitas informasi yang dikonsumsi publik.
Karena itu, kata Visca, keberadaan perempuan dalam komposisi komisioner KPID bukanlah simbol atau pelengkap administratif.
“Perempuan memiliki pengalaman sosial yang penting untuk dibawa ke dalam proses pengambilan keputusan. Ketika KPID berbicara tentang perlindungan anak, perempuan, keluarga, pendidikan, konten kekerasan, eksploitasi seksual, hingga kualitas tayangan, perspektif perempuan menjadi sangat relevan,” ujarnya.
Namun Visca menegaskan, tuntutan agar perempuan diberi ruang bukan berarti meminta DPRD mengabaikan kompetensi.
