Dugaan pelanggaran administrasi pelayaran meliputi ketidaksesuaian Surat Izin Trayek dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), di mana dermaga muat (jetty) tidak terdaftar dalam Rencana Pola Trayek (RPT). Selain itu, petugas menemukan adanya ketidaksinkronan data awak kapal dengan daftar Crew List serta Sijil. Lebih lanjut, lima orang perwira di kapal tersebut kedapatan menjabat tanpa sertifikat ahli yang sesuai dengan Dokumen Keselamatan Pengawak Minimum.
Temuan lain di lapangan juga menunjukkan bahwa peralatan radio kapal tidak sesuai dengan sertifikat stasiun radio yang dimiliki, serta buku publikasi navigasi yang tidak diperbarui dimana masih menggunakan edisi tahun 2024.
Selain pelanggaran di bidang pelayaran, berdasarkan laporan intelijen TNI AL di lokasi tambang, muatan nikel tersebut patut diduga melanggar izin pertambangan karena jumlahnya telah melebihi kuota yang diizinkan sebesar 25% dari Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026.
