BANDUNG. BEDAnews.com – Aktivitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pusat kegiatan politik dalam lingkungan pemerintahan di daerah tidak dapat lepas dari aktivitas dan isu isu politik, terlebih saat ini merupakan tahun politik, tahun menjelang pemilihan umum, ketika tensi politik meningkat menjelang pemilihan calon anggota legislative baru, calon kepala daerah, hingga calon presiden.
Demikian juga dengan Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian penunjang pelayanan umum DPRD, di geliat tahun politik ini memiliki prioritas setelah pelaksanaan pemilu.
Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat Dr. H. Dodi Sukmayana, SE.,MM. kepada BEDAnews.com di ruang kerjanya. Selasa (19/9). Menyebutkan.
“Tugas dan fungsi bagian umum sifatnya penunjang. Prioritas bagian umum yang kita antisipasi adalah tahun setelah pemilu, otomatis kan terutama bagian umum.” Urainya.
Pertama adalah penataan ruang fraksi, kita lihat komposisi nanti siapa dan berapa orang kita petakan itu , hasil pemilu berapa orang, dan penataan ruang kerja angota, karena nanti kan pasti berubah.
“Kita tidak bisa menyatukan antara perokok dan bukan peroko. Didalam satu partai, ruangan untuk ibu-ibu anggota DPRD lebih dekat ke kamar mandi, ruang kerja Ibu ibu dwan itu lebih deket ke kamar mandi, kita mengutamakan perempuanitu harus didahulukan.”ungkapnya.
Mungkin kita juga akan menyesuaikan ruang fraksi, buletin kita akan hidupkan kembali.
Jadi prioritas anggaran untuk bagian umum hanya itu, terutama setelah pemilu. Karena setelah pemilu itu pasti komposisi berubah, apalagi peserta pemilu sekarang banyak partai.
“Kan anggota fraksi itu minimal 6 orang, kalau semua 6 orang itu jadi, sekat sekat itu pun akan terjadi. Misalnya nasdem saat ini 6 nanti jadi 11 pasti ruangan tidak disitu lagi, pasti ada yang nambah ada yang berkurang.”
Dodi memperkirakan, bulan Maret 2024 sudah diketahui berapa kursi masing-masing partai itu. “Bulan Maret ini kita sudah tahu berapa kursi kursi partai itu. Posisinya seperti apa. Terus yang prioritas itu adalah pelantikkan, di tanggal 2 September 2024.”
Disebutkan Dodi . Sebetulnya seperti biasa aja acara formal, tetapi tadinya kita ingin menunjukkan hasil, DPRD yang baru itu akan tahu apa hasil dari DPRD periode sebelumnya, apa yang sudah tuntas apa yang belum tuntas. Jadi minimal ada potretlah DPRD 2019-2024 berupa buku atau apa. Harapnya.
Untuk pelantikkan anggota DPRD Baru sendiri Dodi mengungkapkan, “Itu biasnya di Gedung Merdeka, kita akan Gunakan 2 Hotel Preanger dan Hotel Homan, Preanger untuk anggota lama Savoy Homan untuk anggota baru. Jadi pada saatnya itu para anggota akan berjalan kaki ke Gedung Merdeka.”ungkapnya.
Dodi mengukapkan, sampai saat ini biaya untuk pelantikkan anggota dewan baru itu belum terhitung. “Karena dipelantikkan itu biaya yang belum terhitung itu biaya pengamanan. Itu akan melibatkan Polisi, TNI dsb, itu yang belum bisa kita hitung, karena kan kemarin baru kua ppas.”ungkapnya.
“Yang jelas dibagian umum untuk sekarang ini kita hapus pin emas. Sudah tidak ada lagi pin emas, sekarang itu sudah tidak ada lagi.”
Pertimbangannya masalah kepatutan dan kewajaran, dan memang kita sudah koordinasi dan kebanyakan anggota dewan juga lebih peka. Tidak ada gantinya pin seperti biasa saja. Tahun 2019 lalu itu 7,5 gram kali 100 orang.
Sedangkan Jas untuk pelantikkan itu merupakan hak mereka (anggota DPRD baru) tetapi itu diberikan setelah dilantik, karena hak keuangan mereka melekat setelah dilantik sebagai angota dewan.
“Sebelum dilantik mereka pake jas masing-masing cuma kita arahkan seprti apa warnanya. Sekarang kebijakan untuk hal pakaian itu berdasarkan TKDN (tingkat Komponen Dalam Negeri), yang dari pagu Rp.1,5 juta kita turun jadi Rp.750 ribu. Turun.”.
Karena waktu dulu-dulu pengadaan pakaian itu Impor, sekarang dalam negri harga tertingginya itu Rp.250 rb/m jadi satu stel itu hanya Rp.750 ribu, jadi bahan pakaian itu sudah turun. Kita mengutamakan produk dalam negeri dari Rp.1,5 juta jadi Rp.750 ribu. Dan untuk pakaian itu semula mereka dapat pakaian dinas itu 5 stel, kita hanya berikan 3 stel.
“Ini semua baru kita sampaikan di Komisi I, nanti disetujui atau tidak, kita belum tahu,Bagian umum memiliki tupoksi menyediakan fasilitas .”Pungkas Dosen Pasca Sarjana Universitas Winaya Mukti ini mengakhiri.@herz
