Mulyanto menegaskan, demokrasi ke depan harus lebih berkualitas, bukan demokrasi yang sekadar prosedural. “Kita ingin pemerintahan daerah yang efektif, bukan kekuasaan yang terjebak transaksi politik. Pendekatan ini—dual mandate antara rakyat dan DPRD—saya nilai sebagai langkah moderat yang konstitusional serta selaras dengan kebutuhan bangsa hari ini,” tandas Mulyanto. (Sub/Ayu).
Page 4 of 4
