Rekomendasi kedua, kata Kiai Muthohar, mendorong lahirnya UU tentang Aglomerasi untuk tiga provinsi, yakni Jawa Barat, Jakarta dan Banten, yang berprinsip pada keadilan dan pemerataan dengan beberapa ketentuan.
Yakni, pertama, keuntungannya dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat Jawa Barat, Jakarta dan Banten, bukan sebagai ajang memperkaya segelintir konglomerat.
“Kedua, memprioritaskan potensi SDM lokal dalam pembangunan dan pengembangan kawasan industri,” tutur Kiai Muthohar.
Ketiga, mengantisipasi dampak negatif secara maksimal pada lingkungan, budaya, agama dan pendidikan dan sosial masyarakat sekitar.
“Keempat, mengawal secara optimal distribusi CSR untuk kepentingan masyarakat lokal,” ujar Kiai Muthohar. Kelima, dalam proses alih fungsi lahan masyarakat menjadi lahan industri, pemerintah harus memakai prinsip ganti rugi yang proporsional, layak dan adil, kepada pemilik lahan.
