Pertanyaan publik sederhana: berapa nilai kelebihan pembayaran yang telah dikembalikan? Siapa yang bertanggung jawab melakukan koreksi? Apa sanksi administratif yang diberikan apabila ditemukan pelanggaran? Dan bagaimana Pemkot Tangerang memastikan persoalan serupa tidak kembali terjadi pada proyek berikutnya?
BPK sendiri menemukan kekurangan volume atau ketidaksesuaian pekerjaan pada sejumlah proyek fisik. Dalam pemberitaan berdasarkan LHP tersebut, nilai kelebihan pembayaran pada sembilan paket pekerjaan gedung dan bangunan di Perkimtan serta Dispora disebut mencapai sekitar Rp1,20 miliar, sementara temuan pada pekerjaan jalan, irigasi, dan jaringan di DPUPR mencapai sekitar Rp2,96 miliar.
Angka tersebut bukan sekadar angka dalam laporan pemeriksaan.
