Ia juga memaparkan, tantangan-tantangan dalam Hubungan Pusat-Daerah yakni kesenjangan yang signifikan dalam hal sumber daya antara pemerintah pusat dan daerah, tantangan dalam mengatasi perbedaan kepentingan, visi, dan prioritas antara pusat dan daerah.
“Tidak semua pemerintah daerah memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola otonomi yang diberikan,” ungkap Sekretaris MPR RI ini.
Hasanuddin juga mengungkapkan bagaimana cara mengatasi berbagai tantangan dalam Hubungan Pusat dan Daerah, diantaranya pelibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, komunikasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara daerah satu dengan yang lainnya.
“Lalu juga memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kebijakan di daerah. Audit keuangan, evaluasi kinerja, dan transparansi harus ditingkatkan untuk memastikan penggunaan dana publik yang efisien dan efektif,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat 9 (Sumedang, Majalengka dan Subang) ini. (*)
