Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menjamin efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat; menata manajemen pemerintahan daerah yang lebih responsive, akuntabel, transparan, dan efesien serta menata keseimbangan tanggung jawab antar tingkatan/susunan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan;
“Undang-undang tersebut juga menata pembentukan daerah agar lebih selektif sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah dan enata hubungan pusat dan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia,” bebernya.
Hasanuddin juga memaparkan terkait definisi Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Ia mengungkapkan desentralisasi adalah pemindahan kekuasaan politik, tanggung jawab, dan sumber daya ke pemerintah lokal atau organisasi masyarakat sipil yang independen, yang mewakili kepentingan dan aspirasi lokal (Smoke, 1999)
