“Yang sering terlambat dideteksi oleh pemerintah adalah lahirnya kelompok miskin baru. Karena sebelumnya mereka tidak terdata sebagai penduduk miskin yang jumlahnya 26 juta itu. Tetapi mereka rentan miskin. Sekali ter-PHK, atau sakit, langsung jatuh miskin. Apalagi mereka yang tidak punya tabungan dan rumah masih sewa,” tuturnya.
Faktor lain tentu ketimpangan, gini rasio dan angka IPM. Inilah pentingnya negara memiliki sistem ekonomi yang berpihak secara berkeadilan. Dengan agenda utama kemakmuran. “Tapi filosofinya harus diingat, kemakmuran tidak akan pernah ada, tanpa keadilan. Wujudkan dulu keadilan sosial,” pungkas tokoh yang getol memperjuangkan Konstitusi Indonesia kembali ke Pancasila itu. (Red).
Page 3 of 3
