1. Kegagalan Koordinasi – Fragmentasi kewenangan antara BGN, BPOM, dan pemerintah daerah membuat penanganan lambat.
2. Komunikasi Krisis Lemah – Tidak adanya pernyataan cepat dari pejabat kunci, terutama Sekretariat Negara, memperparah ketidakpercayaan publik.
3. Risiko Politik – Program unggulan Prabowo ini bisa kehilangan dukungan publik jika pemerintah dianggap abai.
Muslim menegaskan bahwa, evaluasi menyeluruh diperlukan, termasuk langkah pemecatan terhadap pejabat yang terbukti lalai dalam memberikan informasi kepada presiden dan masyarakat.
Selain meminta pemecatan Bambang Eko, Muslim Arbi merekomendasikan:
1. Moratorium sementara distribusi MBG di wilayah yang belum dipastikan keamanannya.
2. Investigasi independen dengan melibatkan akademisi dan lembaga pengawas pangan.
