Struktur organisasinya, imbuh dia, juga mengacu pada organisasi bagaimana memenangkan pilpres tahun 2019, tugas dan fungsinya pun cukup jelas, siapa melakukan apa
“Kalau kemudian TKD di gunakan untuk mengawal pemerintahan rasanya aneh. Sangat beda antara organisasi pemenangan dan organisasi pengawalan …” tukasnya.
Terkait hal tersebut, kata dia, DPD PDIP Jabar akan memimta arahan dari DPP.
“Pada prinsipnya kami tidak serta merta menyetujui begitu saja , kami harus mendapat arahan dulu dari DPP,” tandasnya. [mae]
Page 2 of 2
